Bawaslu Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2024

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, mengatakan pemimpin yang nantinya terpilih dalam Pilkada 2024 harus benar-benar dapat melayani masyarakat. Karena sudah diberi amanah oleh rakyat dalam periode lima tahun ke depan. “Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memilih calon pemimpinnya,” ujar Gede Sutrawan.

Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung akan mau membantu masyarakat dibandingkan dipilih oleh wakil rakyat (DPRD) seperti sebelum masa reformasi. Hal itu lantaran rakyat dianggap sebagai ‘tuan’ dari sang pemimpin. Dalam Pilkada, suara rakyatlah yang menentukan seseorang menjadi kepala daerah. Masyarakat juga dalam menentukan pilihannya tidak boleh diwakilkan. Suara yang diberikan harus bersumber dari hati nurani tanpa paksaan atau iming-iming dari pihak manapun. Peran perempuan dalam Pilkada harus mendapat perhatian. 

Di hadapan puluhan perempuan yang tergabung dalam kelompok petani, serati, pengrajin tenun, dan sekaa gong, Sutrawan menyampaikan peran positif perempuan untuk berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. Contoh pada Pemilu 14 Februari 2024, ada TPS yang semua petugasnya perempuan. Sehingga di TPS itu proses Pemilunya lebih cepat selesai dibandingkan dengan TPS yang petugasnya diisi oleh perempuan dan laki-laki. “Ini menunjukkan perempuan memiliki etos kerja yang sangat baik di bidang kepemiluan,” terang Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali ini.

Ada pun cara perempuan berpartisipasi dalam memajukan demokrasi di Indonesia adalah sebagai pemberi informasi. Informasi bisa didapatkan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya mengetahui ada calon bupati yang dicurigai sebagai bandar narkoba, perempuan harus berani melaporkan ke pihak berwajib. Anggota Bawaslu Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, mengatakan masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih harus menyadari bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih. Mudiasih mengimbau masyarakat belum terdaftar melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di wilayah masing-masing. “Sekarang saatnya peduli bahwa kita harus terdaftar sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang diharapkan,” ujar Mudiasih.

Pada sesi sosialisasi tersebut juga diisi dengan praktik untuk mengecek apakah peserta sosialisasi telah terdaftar dalam daftar pemilih di website cekdptonline.kpu.go.id atau belum. “Salah satu syarat memilih adalah terdaftar oleh KPU,” jelas Mudiasih. Sosialisasi menghadirkan narasumber eksternal yakni jurnalis radio asal Buleleng Ketut Wiratmaja menyampaikan materi partisipasi masyarakat mengawal demokrasi. Pegiat Pemilu, Putu Arnata menyampaikan materi pengawasan partisipatif untuk Pilkada yang berkualitas. 7 wan