Money Politics Hancurkan Demokrasi
Bawaslu: Turunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu
Kata Ariyani, politik uang adalah kanker yang merusak proses elektoral, memperlemah kepercayaan publik dan memperdalam ketimpangan sosial.
DENPASAR, NusaBali
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menyebut money politics (politik uang) menghancurkan demokrasi Indonesia menuju ideal. Bahkan, money politics bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Ariyani yang merupakan Ketua Bawaslu Bali periode 2018-2023 ini menyebutkan, praktik politik uang merusak integritas demokrasi, karena pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan insentif finansial daripada kualitas dari kandidat. “Masyarakat yang menyaksikan atau bahkan terlibat dalam praktik ini akan semakin skeptis terhadap sistem politik yang ada.
Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka sebenarnya tidak berarti, karena hasil Pemilu atau Pemilihan dapat dibeli oleh pihak yang memiliki uang lebih banyak. Rasa apatis ini dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih dan menurunnya pengawasan dari publik,” kata Ariyani, dalam siaran pers Bawaslu Bali diterima di Denpasar, Senin (2/9).
Menurut Ariyani, kunci utama dalam memerangi praktik politik uang adalah kesadaran masyarakat akan imbas destruktif yang ditimbulkan, serta melakukan penolakan apabila mengalaminya. “Politik uang ini bisa hilang jika terbangun kesadaran dari masyarakat untuk tidak menerima praktik semacam ini. Jangan dulu kita bicara berani melapornya, berani menolak saja sudah akan membatasi ruang gerak persebaran money politics ini,” tegasnya.
Secara keseluruhan, kata Ariyani, politik uang adalah kanker yang merusak proses elektoral, memperlemah kepercayaan publik, dan memperdalam ketimpangan sosial. Untuk memberantasnya perlu kesadaran setiap individu dengan penegakan hukum yang tegas. “Dampak jangka panjang dari politik uang adalah menguatnya oportunis dan ketimpangan sosial. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung berfokus pada kepentingan para sponsor mereka daripada pada kebutuhan masyarakat luas,” jelas perempuan kelahiran Buleleng itu.
Selain menjabarkan tentang dampak politik uang, Ariyani juga menjelaskan perbedaan dari ‘money politics’ dan ‘cost politics’. “Bedakan cost politics dan money politics. Cost politics itu adalah konsep yang mengacu pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencalonkan diri, seperti biaya kampanye, konsumsi kampanye dan ini ada laporannya secara administrasi, sedangkan money politics itu mengacu pada praktik jual beli suara, dan ini tidak ada laporan administrasinya,” pungkas mantan Ketua Panwaslu Buleleng, ini.a
Komentar