Bupati Terima Entry Meeting BPK RI Perwakilan Bali
MANGUPURA, NusaBali - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Pj Sekda IB Surya Suamba menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Puspem Badung, Selasa (3/9).
Tim dari BPK dipimpin langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira ini melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional, tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I tahun 2024.
Bupati Giri Prasta atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali atas arahan, tuntunan, dan pembinaan yang terus dilakukan untuk Pemkab Badung.
Tentu informasi dan arahan dari BPK RI Perwakilan Bali sangat penting dijadikan pedoman dan referensi untuk terus berbenah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai regulasi, dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBD agar lebih baik. Terkait pemeriksaan kinerja, diharapkan Inspektorat bersama perangkat daerah terus melakukan komunikasi bersinergi dan memenuhi data maupun dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
“Kami sangat mengapresiasi BPK RI Perwakilan Bali yang terus mendorong Pemkab Badung untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini telah terbukti dengan diraihnya opini WTP berkualitas serta menjadi role model anti korupsi dari KPK RI,” ujar Bupati Giri Prasta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan dalam pemeriksaan ini tim BPK RI Provinsi Bali melakukan jenis pemeriksaan kinerja sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa kewenangan BPK adalah melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tata kelola keuangan yang memberikan opini, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ditambahkan, pemeriksaan ini bagian dari pemeriksaan tematik, di mana di Provinsi Bali sampelnya Pemkab Badung, Gianyar dan pemerintah Provinsi Bali. Karena ketiga sampel ini memiliki postur APBD cukup besar.
“Pemeriksaan ini merupakan rangkaian pemeriksaan pendahuluan dan terinci, di mana tim telah memulai pemeriksaan pendahuluan kinerja sejak 27 Agustus hingga 15 September 2024, selama 20 hari. Setelahnya akan kembali untuk menyiapkan pemeriksaan terinci,” sambungnya.
Melalui pemeriksaan kinerja ini diharapkan perangkat daerah dapat memanfaatkan dengan baik untuk berdiskusi dalam hal pengelolaan APBD. Selain itu, untuk dokumen yang dibutuhkan, BPK telah menyiapkan Aplikasi Siap Connect. Perangkat Daerah dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mengirim dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. @ ind
Komentar