Badung Dapat Kuota 6.870 Formasi PPPK

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 329 Tahun 2024.

“Ini merupakan buah hasil perjuangan kita bersama. Saya bersama Bapak Wakil Bupati, mantan Sekda Wayan Adi Arnawa dan jajaran perangkat daerah, telah berjuang mengajukan permohonan ini ke pusat sebagai wujud komitmen kami untuk memastikan tenaga kontrak yang telah berkontribusi selama ini dapat diangkat menjadi ASN melalui skema PPPK,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Puspem Badung, Kamis (5/8).

Dari total 6.870 formasi yang disetujui, terdapat alokasi untuk beberapa jabatan, yaitu guru 256 formasi, tenaga kesehatan 168 formasi, dan tenaga teknis 6.446 formasi. Untuk itu, Bupati Giri Prasta mengingatkan para calon pelamar yang memenuhi persyaratan agar mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi yang akan segera dilaksanakan.

Untuk jadwal seleksi, pemerintah Kabupaten Badung masih menunggu jadwal seleksi yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Dengan penetapan ini, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perekrutan tenaga profesional yang siap bekerja di berbagai sektor vital di Kabupaten Badung,” tegas Bupati Giri Prasta.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung Gede Wijaya, mengimbau kepada semua calon pelamar untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan diri, karena proses seleksi akan segera dilakukan. “Nantikan pengumuman resmi dari kami terkait jadwal seleksi, begitu kami menerima informasi lebih lanjut dari pusat,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat menyetujui sebanyak 661 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 untuk di Kabupaten Badung. Dalam formasi CPNS itu sebagian besar yang dicari adalah tenaga kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya mengusulkan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak 12.401. Namun pemerintah pusat hanya menyetujui sebanyak 661 formasi yang di antaranya 620 formasi tenaga kesehatan dan 41 formasi untuk tenaga teknis lainnya. 7 asa