Tahun Depan, Rp 761 T Mengalir ke Daerah

JAKARTA, NusaBali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2018 sebesar Rp761,1 triliun akan meningkatkan pemerataan dan mendorong kualitas layanan di tingkat daerah. "Transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan meningkatkan kualitas serta mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (16/8).

Sri Mulyani menambahkan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp701,1 trilun dan dana desa sebesar Rp60 triliun ini juga bermanfaat untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Ia memaparkan sasaran transfer ke daerah tersebut antara lain Dana Alokasi Umum sebesar Rp398,1 triliun yang dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antardaerah dengan tujuan membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,6308.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus Fisik sebanyak Rp62,4 triliun dengan tujuan mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, untuk penyediaan sarana dan prasarana 15.716 unit puskemas, irigasi 5.100 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 771.850 hektare dan stimulan pembangunan perumahan baru untuk 225.804 rumah tangga. "Dana Alokasi Khusus Non-Fisik juga diberikan sebanyak Rp123,5 triliun untuk bantuan operasional sekolah di 211.600 sekolah, tunjangan profesi guru bagi 1,2 juta guru serta bantuan operasional kesehatan di 9.767 puskesmas," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, juga diberikan Dana Bagi Hasil sebesar Rp87,7 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp8,5 triliun dan Dana Otonomi Khusus, DTI serta Dana Keistimewaan DI Jogjakarta sebesar Rp20,9 triliun.

Untuk dana desa, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp60 triliun atau tidak mengalami perubahan dari pagu di APBNP 2017 dengan formula yang makin fokus untuk pengentasan kemiskinan. Pemberian dana desa ini akan memberikan bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin serta pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

"Pemberian dana desa ini meliputi 74.958 desa dengan rata-rata bantuan Rp800,4 juta per desa," tambah Sri Mulyani.

Sementara itu terkait pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp399,2 triliun akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan efisien dengan tetap menjaga tata kelola. "Produktif, efisien, prudent, dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan target pembiayaan utang mengalami penurunan, dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017 sebesar Rp427 triliun, sehingga mampu menekan proyeksi defisit anggaran pada 2018. Ia menambahkan pembiayaan utang ini akan dimanfaatkan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan daerah.*ant