Soal Warga Tolak Fasilitas Wisata di TWA Gunung Batur, Pemkab Bangli Siap Memfasilitasi

Terkait itu jajaran Pemkab menggelar rapat tim kewaspadaan dini di Ruang Krisna, Kantor Bupati Bangli, Selasa (17/9). Pj Sekda Bangli I Made Ari Pulasari mengakui saat ini ramai di media sosial (medsos) terkait penolakan pengembangan fasilitas wisata di kawasan TWA Gunung Batur. Rencana pengembangan fasilitasi wisata dilakukan oleh PT Tanaya Pesona Batur.

"Agar penolakan itu tidak berlanjut dan berlarut-larut. Kami akan memfasilitasi warga dan pihak investor untuk mencari penyelesaian," jelasnya.

Ari Pulasari menjelaskan pada 2022 lalu terbit izin pengelolaan Kawasan, yakni PT Tanaya Pesona Batur bekerja sama dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Aalam). Berdasarkan izin tersebut, lahan yang dilekoka seluas 85 hektare. Dari jumlah itu lahan yang boleh dikembangkan untuk pembangunan fisik hanya 10 persen. "Proses pengurusan izin sudah sejak 2011. Pada tahun 2022 terbit izin dari Pusat," ungkapnya.

Lanjutnya, ada sejumlah warga yang beraktivitas/menempati lahan tersebut. Terdata ada 14 kepala keluarga (KK) di dalam kawasan. Kemudian saat ini ada 4 KK yang masih menolak aktivitas PT Tanaya Pesona Batur. "Dari PT ini sudah melakukan usaha untuk memberikan kontribusi kepada warga yang tinggal di sana. Antara lain, disiapkan tempat usaha dan tempat untuk pertanian," kata Ari Pulasari.

Agar persoalan ini tidak berlarut, terlebih Kintamani adalah kawasan pariwisata, maka Pemkab Bangli berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Diagendakan, akan dilakukan pertemuan dengan menghadirkan warga yang menolak maupun pihak investor pada 19 September 2024.

"Hari ini (Selasa kemarin, Red), kami menggelar rapat yang dihadiri jajaran kepolisian, Dinas Pariwisata, dan OPD terkait. Rapat ini membahas langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah ini. Harapan kami kondisi di lapangan kondusif," sambungnya.7esa