Kerja Sama Pungut Sampah, DLH dan PDAM Belum Berjalan

Kepala DLH Bangli Putu Ganda Wijaya mengakui ada rencana pemungutan retribusi sampah dengan menggandeng PDAM. Namun, saat ini belum terlaksana karena harus melalui perencanaan atau kajian yang matang. "Perlu kajian yang cermat guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” jelasnya, Selasa (17/9).

Guna dapat melaksanakan kerja sama tersebut, kata Ganda, DLH terus berkoordinasi dengan objek retribusi melalui kepala lingkungan  setempat. Kata dia, pungutan retribusi sampah terutama rumah tangga belum bisa dilakukan secara optimal. Padahal objek retribusi dari rumah tangga paling besar dibandingkan dengan objek lain.

Pungutan retribusi sampah ini mengacu Perda Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut diatur besaran retribusi, semisal retribusi sampah untuk  objek rumah tangga Rp 15.000 per bulan  sedangkan instasi pemerintah /swasta Rp 40.000 per bulan.

Target PAD dari pungutan retribusi tahun tahun 2024 sebesar Rp 159.660.000. Sementara hingga per 12 September 2024 baru terealisasi sebesar Rp 120.228.000  yakni darai retribusi sampah Rp 56.228.000.000 dan retribusi pemanfaatan asset Rp 64.000.000.

Pejabat asal Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli ini menambahkan ada 9 objek pungutan retribusi meliputi instansi pemerintah/swasta sebanyak 71 objek, sekolah, rumah makan, hotel dan restaurant  sebanyak 60 objek, toko sebanyak 229 objek, bengkel 37 objek, kios/los 89 objek, praktek swasta  89 objek, gudang 3 objek  dan warung 102 objek serta rumah tangga 1447 objek. "Kami tidak menampik jika pungutan retribusi dari objek rumah tangga masih menghadapi kendala, padahal volume objek dari rumah tangga cukup besar,” sambungnya. 7esa