De Gadjah Gaungkan Jargon 'Satu Jalur Satu Komando'

“Satu jalur, satu komando dengan Pemerintah Pusat. Kami menjadi wakil dan bagian Pemerintah Pusat di daerah,” ujar De Gadjah.

Jargon yang menegaskan kelinieran mereka dengan Pemerintah Pusat ini mulai bergema pasca Mulia-PAS resmi bernomor urut 1 di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2024, Senin (23/9/2024) lalu di Kantor KPU Provinsi Bali, Niti Mandala, Denpasar.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat selama lima tahun ke depan akan dinakhodai Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Prabowo sendiri adalah Ketua Umum Partai Gerindra, partai politik yang menaungi De Gadjah sekaligus partai yang dipimpin De Gadjah di Bali.

Jika Mulia-PAS terpilih dan dipercaya memimpin Bali selama lima tahun ke depan, pimpinan di Bali bakal selaras dengan pimpinan di level nasional. Faktor ini dinilai memudahkan koordinasi dan komunikasi Pemprov Bali dengan Pemerintah Pusat.

Saat konferensi pers usai penetapan nomor urut, Senin lalu, De Gadjah menegaskan makna jargon ini kembali. Menurutnya, kesuksesan pembangunan di Bali selama ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan kelinieran Pemprov Bali nanti di bawah Mulia-PAS dengan Pemerintah Pusat maka proyek-proyek strategis untuk kemajuan Bali dapat dikerjasamakan dengan baik. Sebab, APBD Provinsi Bali tidak bakal mampu menanggung sendiri setiap sektor pembangunan.

“APBD fokus pengentasan kemiskinan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Untuk pembangunan Bandara Bali Utara, tol, dan lainnya diserahkan ke Pusat. Kami dengan Pusat sudah berkomunikasi dengan baik. Inilah yang kami maksud satu jalur, satu komando,” beber De Gadjah.

Sisi positif kelinieran Bali dan Pemerintah Pusat ini jadi salah satu daya tawar yang digemakan Mulia-PAS. Namun, jargon ‘Satu Jalur’ bukan hal baru. Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster pernah memakai jargon ini ketika berlaga di Pilgub Bali 2018 silam.

Pasangan Koster-Ace kala itu memakai jargon ini menyusul kemenangan Calon Presiden Joko Widodo yang juga kader PDIP di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Jargon ‘Satu Jalur’ ini pula mengantarkan Koster-Ace sebagai pemenang Pilgub Bali 2018.

Jargon ‘Satu Jalur, Satu Komando’ ini lantas direspons pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub Bali 2024 nomor urut 2 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta. Menurut mereka, kelinieran dengan Pemerintah Pusat tidak sesempit atas dasar kesamaan warna partai politik.

“Bali harus dikelola secara one island, one management, one commando. Sudah pasti komando kita ada di Pusat. Apa pun itu, kita harus bersinergi dengan baik,” ungkap Giri Prasta saat konferensi pers usai penetapan nomor urut, Senin lalu.

Sementara itu, Koster menegaskan, dalam tatanan berbangsa dan bernegara di NKRI sesuai UUD 1945 dan Pancasila, pemahaman satu jalur, satu komando tidak sesempit hanya karena separtai. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, kata Koster, Gubernur Bali pasti mengikuti arah kebijakan nasional.

“Satu komando, satu jalur tidak harus disempitkan menjadi satu partai. Astungkara saya dengan Bapak Nyoman Giri terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, sudah pasti kami akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat,” imbuh Koster.

Kata eks Gubernur Bali periode 2018-2023 ini, Presiden RI adalah presiden rakyat Indonesia yang diamanatkan konstitusi memajukan seluruh wilayah tanah air. Koster juga mencontohkan, kerja sama Pemprov Bali dan Pemkab Jembrana di periode pertamanya berjalan baik meski berbeda partai. 

“Secara yuridis, dipastikan tidak ada masalah walaupun berbeda partai. Seperti di Jembrana yang Bupatinya berbeda partai (dengan saya), kami bantu sepenuhnya dari Pemprov Bali, begitu juga di Klungkung,” tegas Koster. *rat