Diharap, Pemprov Wujudkan Jalur Alternatif di Kintamani
Suasana Arus Lalu Lintas
Pariwisata
Anggota DPRD Bangli
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali
I Made Sudiasa
Jalur pariwisata dengan jalur umum menuju Singaraja masih menjadi satu. Ini memperparah kemacetan arus lalu lintas.
BANGLI, NusaBali
Aris lalu lintas di kawasan Kintamani, Bangli, khusus jalur Penelokan-Singaraja, kiap padat. Pada jam-jam puncak kunjungan wisatawan terjadi kemacetan arus lalu lintas.
Terkait kondisi ini, Anggota DPRD Bangli meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyetujui pengalihan lalu lintas, sehingga jalur Penelokan khusus untik wisata.
Selain kawasan wisata, jalur tersebut merupakan penghubung antara Bangli-Singaraja, Kabupaten Buleleng hingga kerap terjadi kemacetan. Untuk mengatasi persoalan itu, sejatinya Bupati Bangli mengajukan permohonan untuk pengalihan jalur Provinsi Bangli-Singaraja, ke Jalur Sekardadi-Kintamani. Namun sampai saat ini belum terwujud.
Pengalihan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di objek wisata Penelokan hingga berdampak peningkatkan retribusi pariwisata dari lawasan wisata yang alam Gunung Batur.
Anggota DPRD Kabupaten Bangli, I Made Sudiasa mengatakan kemacetan di kawasan tersebut memang sering terjadi. Untuk mengatasi hal itu tentunya harus ada kepastian pihak Pemprov Bali untuk membuka jalur alternatif menuju Singaraja.
"Jalur pariwisata dengan jalur umum menuju Singaraja masih menjadi satu. Ini memperparah kemacetan arus lalu lintas, di tengah meningkatnya kunjungan wistawan ke objek wisata tersebut,” ungkapnya, Selasa (1/10).
Politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku ini berharap agar Pemprov Bali segera merealisasikan jalur ini. “Kami harap wacana pembukaan jalur alternatif ini segera diwujudkan. Selain untuk mengatasi kemacetan, jalur alternatif ini nantinya akan bisa mencegah kebocoran retribusi di Kintamani," sebutnya.
Made Sudiasa mendorong Pemkab Bangli lebih intens melakukan pendekatan dengan Pemprov Bali dan pemerintah pusat. Lanjutnya, pembukaan jalur alternatif bila mengandalkan APBD Bangli tentunya belum mencukupi. “Pemerintah pusat dan Pemprov Bali harus turun untuk membantu kita di Bangli,” ujarnya. 7esa
1
Komentar