Hasto Singgung Pilpres Tahun 2009
Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto
Menurut Hasto demokrasi apapun bentuknya tetap memerlukan adanya penyeimbang, tapi kepentingan bangsa akan dikedepankan PDIP
JAKARTA, NusaBali
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa keputusan soal pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan kewenangan strategis Megawati sendiri. Hasto juga menyinggung duet Megawati-Prabowo di Pilpres 2009 silam yang menunjukkan kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama.
“Keputusan strategis kewenangan Ibu Ketua Umum,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Sumut, di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (6/10). Namun Hasto memastikan bahwa Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa dengan pihak Prabowo.
“Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri. Persoalan pangan deflasi penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan dan kami harapkan jadi concern kabinet pak Prabowo,” kata Hasto. Yang jelas, bagi Hasto, pertemuan antara Megawati-Prabowo, pastilah menjadi hal baik. Apalagi kerja sama diantara keduanya sudah terjalin sejak lama. Bahkan Megawati pernah menjadi Calon Presiden (Capres) yang berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2009. “Pertemuan itu hal yang sangat baik. Karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama Pilpres 2009 ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” kata Hasto.
“Demokrasi apapun bentuknya tetap memerlukan adanya penyeimbang. PDIP pun memerlukan kritik. Tapi kepentingan bangsa akan dikedepankan PDIP,” tambah Hasto. Ketika ditanya kapan rencana pertemuan dilakukan, Hasto mengatakan komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. “Partai sedang konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis koneksitas secara historis,” ujar Hasto. Ditanya lebih jauh kemungkinan kerja sama PDIP dengan Pemerintahan Prabowo, termasuk soal kemungkinan ada menteri dari PDIP, Hasto mengatakan kewenangan presiden terpilih. “Kami hormati keputusan, karena menteri perogratif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, zaken kabinet yang menyelesaikan tantangan ke depan,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan tak menutup kemungkinan menu nasi goreng akan menjadi kembali dihidangkan saat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. “(Menu makanan) masih dipikirkan, tapi waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.
Hal itu disampaikannya merespons pertanyaan awak media soal apakah Megawati akan kembali memasak nasi goreng untuk dihidangkan kepada Prabowo, sebagaimana pertemuan keduanya di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo hanya tinggal menunggu momentum yang tepat sebab baik Megawati maupun Prabowo sama-sama ingin bertemu.
“Yang terbaru semuanya beliau berdua sama sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat,“ ucapnya. Dia menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo bisa saja digelar di kediaman Megawati di kawasan Jakarta Pusat maupun di kediaman pribadi Prabowo yang berada di Jakarta Selatan atau Bogor.
“Bisa juga (di Teuku Umar, Jakarta Pusat, kediaman Megawati), bisa juga di Kertanegara (Jakarta Selatan), bisa juga di Hambalang (Bogor), tidak ada masalah akan bertemu di mana saja,” katanya. Dia mengamini pula bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo akan dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. "Insyallah," ucap dia. 7 k22
1
Komentar