Pengprov TI Bali Dinilai Kurang Sabar

DENPASAR, NusaBali

Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (TI) Bali beraudensi dengan KONI Bali untuk menyelesaikan kisruh dan persoalan yang terjadi di Pengkab TI Badung. Langkah itu diambil, karena KONI Badung menunjuk Plt Ketua TI Badung sementara diorganisasi itu. 

Pasca pertemuan itu, Pengprov TI Bali pun disarankan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan KONI Badung dalam menyelesaikan polemic TI Badung. Atas saran itu, Ketua Umum KONI Badung menilai langkah yang diambil Pengprov TI Bali terlalu terburu-buru dan kurang sabar.

Ketua KONI Badung Made Nariana pun menjelaskan duduk persoalan dalam tubuh organisasi TI Badung. Ya, Ketua Umum  Pengkab TI Badung Putu Winasa mendapat mosi tidak percaya anggotanya. Melihat kondisi itu, Nariana bersama Sekretaris KONI Badung Made Sutama menemui Ketua Umum Pengprov TI Bali Wayan Wetha yang saat itu didampingi Ketua Hariannya Muliasa. Dalam pertemuan itu disepakati, persoalan diselesaikan di bawah dulu, sesuai saran PB TI di Jakarta. 

"Memang saat pertemuan, ada elit Pengprov TI Bali sudah tidak sabar mau langsung menunjuk Plt saja, namun kami menolak, sebab KONI Badung belum menemukan apa salahnya Ketua Umum TI Badung Putu Winasa. Salahnya apa? Di mana? Dan harus jelas," tegas Nariana.

Dalam pertemuan itu, Ketum TI Bali Wayan Wetha yang notabene pensiunan Laksamana Angkatan Laut itu memberikan kesempatan KONI Badung untuk menyelesaikan persoalan TI Badung di bawah. Dia menolak saran elit lainnya yang kelihatan emosional dan segera ingin mengganti Putu Winasa. 

"Nah saat itu saya melihat Bapak Wetha sangat bijaksana dan polos. Sayangnya, tim mereka di bawah rupanya tidak sabar. Saya bolak balik ditelepon elit organisasi yang rupanya sebagai komando mosi tidak percaya itu, dan menanyakan kelanjutan proses Putu Winasa," kata Nariana. 

Belum tuntas KONI Badung menyelesaikan persoalan seperti yang disepakati, keluar surat Keputusan (SK) TI Bali, menunjuk Plt Pengkab TI Badung. Nariana mengatakan, berdasarkan AD/ART KONI, KONI Badung juga berhak mengambilalih kepengurusan TI  kalau ada kekisruhan. 

Di sinilah letak masalahnya, sehingga muncul dualism. Sebab KONI Badung juga menunjuk karetaker mengganti Putu Winasa sebagai ketua umum sampai dilaksanakan Muskablub, setelah melakukan proses mediasi, memberi peringatan I, II dan III kepada Winasa. 

"Proses itu memerlukan waktu satu bulan lebih," kata Nariana. Sayangnya, karena berbagai pendapat dan opini yang muncul termasuk apa yang dikatakan Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Bali Fedrik Billy yang membenarkan langkah KONI Badung, maka Pengprov TI Bali kelimpungan dan bingung dengan sikap yang tergesa-gesa itu. Atas dasar itulah, para elite itu minta audensi kepada Pengurus KONI Bali, konon minta petunjuk. 

"Kalau persoalan itu seharusnya tidak perlu sampai ke KONI Bali kalau teman-teman di Pengprov TI Bali mau bersabar dan legowo melaksanakan aturan/ketentuan yang ada," kata Nariana, yang mantan Ketua KONI Bali ini.

Nariana menegaskan, keberadaan cabang olahraga anggota KONI kabupaten/kota tidak ada artinya tanpa mendapat rekomendasi dari KONI setempat dalam mengembangkan atletnya. Fasilitas dan dana ada di KONI kabupaten/kota. Pengprov tugasnya mengeluarkan SK sebagai ciri,  memiliki akar di bawah. 

"Kalau hal itu dipahami dengan benar, Pengurus Provinsi Cabor tidak akan ngotot ikut campur terlalu jauh. Sejak awal KONI Badung sudah bertemu dengan Ketum TI Bali. Itu artinya KONI Badung ingin selesaikan persoalan anggota, bersama-sama. Tapi harus dipahami prosedur yang ada," pungkas Made Nariana. dar