Pimpinan DPRD Bali 2024-2029 Resmi Dilantik

DENPASAR, NusaBali.com - DPRD Bali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda peresmian dan pelantikan pimpinan DPRD Bali masa jabatan 2024-2029, pada Selasa (8/10/2024). Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Bali ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-4189 Tahun 2024 oleh Sekretaris DPRD Bali, I Gede Dewa Indra Putra.

Dalam sambutannya, Dewa Indra Putra menyampaikan bahwa pembentukan pimpinan DPRD Bali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pimpinan dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari partai politik di Pemilu Legislatif 2024, yakni PDI Perjuangan  dengan 32 kursi, Partai Gerindra 10 kursi, Partai Golkar 7 kursi, dan Partai Demokrat 3 kursi.

"Kami telah menerima SK Mendagri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Bali. Harapan kami, pimpinan yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsi DPRD, termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan pembangunan di Bali," ujar Dewa Indra Putra.

Dalam pelantikan dan pembacaan sumpah/janji  yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali Mochamad Hatta tersebut, pimpinan DPRD Bali yang diresmikan terdiri dari Dewa Made Mahayadnya (PDIP) sebagai Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa (Gerindra), IGK Kresna Budi (Golkar), dan I Komang Nova Sewi Putra (Demokrat).

Ketua DPRD Bali terpilih, Dewa Made Mahayadnya, atau yang akrab disapa Dewa Jack, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia menyebut bahwa tugas yang diemban pimpinan DPRD tidak hanya terkait fungsi legislatif, namun juga membawa aspirasi masyarakat Bali.

"Kami diresmikan sebagai pimpinan DPRD Bali untuk masa jabatan 2024-2029. Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar, dan kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk rekan-rekan di DPRD, Forkopimda, serta instansi terkait," ujar Dewa Jack.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama Gubernur Bali akan berkolaborasi dalam fungsi legislatif, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah. "Ketiga fungsi ini harus didasari oleh semangat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Bali," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Jack juga mengajak seluruh anggota DPRD Bali untuk terus meningkatkan kualitas diri dan bekerja secara inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan Bali. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Bali dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan mengacu pada prinsip Tri Sakti Bung Karno—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

"Kita memiliki UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang menekankan pembangunan Bali secara terencana dan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Bali menjadi pijakan penting untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Bali," jelasnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Bali,  Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan bahwa tantangan global dan kemajuan teknologi menjadi ancaman bagi eksistensi adat dan budaya Bali. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap adat dan budaya Bali di tengah derasnya arus globalisasi.

"Bali memiliki keunikan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni adat istiadat dan kebudayaan yang harus kita wariskan. Namun, gempuran globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat telah mempengaruhi kearifan lokal kita," kata Mahendra Jaya.

Selain itu, ia menyoroti persoalan kemacetan, pengelolaan sampah, serta ketidakmerataan pembangunan pariwisata di Bali. "Kita perlu perhatian serius terhadap dampak kunjungan wisatawan, seperti kemacetan dan sampah. Kita juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat Bali di tengah industri pariwisata yang terus berkembang," ujarnya.

Mahendra Jaya pun mengajak seluruh komponen masyarakat Bali untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif di Bali, terutama menjelang Pilkada 2025, untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus berjalan.

"Dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat," pungkasnya.

Rapat Paripurna DPRD Bali ini diakhiri dengan harapan besar agar pimpinan DPRD Bali yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kesejahteraan dan kemajuan Bali di masa depan.