Disel Astawa Soroti Keterbatasan Anggaran Bali, Harapkan Intervensi Pusat

DENPASAR, NusaBali.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, menekankan perlunya intervensi dari pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran Bali dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh Disel setelah dirinya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Bali untuk periode 2024-2029 pada Selasa (8/10/2024).

Disel menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Bali, yang diperkirakan sekitar Rp 3,5 triliun, ditambah dengan berbagai biaya transportasi dan pengeluaran lainnya, hanya mencapai sekitar Rp 7 triliun. Dengan angka tersebut, Disel menilai Bali tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan besar tanpa bantuan pusat. 

"Dengan PAD yang ada, kita sulit melakukan pembangunan besar tanpa adanya intervensi dari pusat," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Disel juga menyoroti pentingnya anggaran yang disusun secara linier dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Bali dapat berjalan dengan baik. "Peran pusat sangat dibutuhkan untuk menstabilkan Bali, baik dari segi pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia," jelas politisi kelahiran Ungasan, 11 Mei 1971 ini. 

Menurutnya, dengan Undang-Undang yang baru, sebagian besar PAD Bali juga harus dialokasikan ke kabupaten/kota sebesar 30%-40%, yang semakin mempersempit ruang gerak anggaran provinsi.

Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus adalah penyediaan air bersih di daerah-daerah tertinggal seperti Karangasem, serta pembangunan infrastruktur di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Disel menyebut bahwa perhatian dari pusat sangat diperlukan untuk proyek-proyek ini. 

"Pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar seperti air bersih memerlukan dukungan dana dari pusat, karena anggaran Bali sendiri belum mencukupi," tegasnya.

Terkait inovasi pendapatan daerah, Disel mengatakan bahwa Bali perlu menggali lebih dalam potensi restribusi dari berbagai sektor seperti menara telekomunikasi. "Kami akan membahas peraturan daerah inisiatif untuk meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor lain. Jangan sampai kita hanya bergantung pada pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," jelasnya.

Disel juga mengingatkan bahwa sebagai daerah pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, Bali membutuhkan dukungan untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19. "Bali berkontribusi besar pada devisa negara, jadi seharusnya ada upaya lebih dari pusat untuk memulihkan ekonomi Bali. Kesehatan APBD Bali perlu distabilkan kembali," kata Disel.

Menutup keterangannya, Disel berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin lebih erat untuk memastikan pembangunan di Bali berjalan optimal. "Dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, bantuan dari pusat sangat penting agar pembangunan Bali tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," pungkasnya.