Paket Kebijakan Jilid XVI Ditunda

JAKARTA, NusaBali

Presiden Joko Widodo memutuskan menunda peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI karena situasi dan kondisi yang belum tepat. "Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI diundur, saya tidak tahu jadi kapan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/8).

Ia menyebutkan sebelumnya pengumuman paket kebijakan ekonomi itu direncanakan dilakukan usai peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI. "Tapi mengingat situasinya belum tepat, kemarin diputuskan diundur," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi XVI setelah perayaan HUT Ke-72 RI "Itu sebenarnya mau mengubah tata kerja kita di pemerintahan kalau ada investasi mengurus izin," kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Darmin, paket kebijakan akan menugaskan setiap kementerian dan lembaga untuk membentuk satuan tugas untuk mengawal serta menyelesaikan perizinan investasi. Selain kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat, Darmin menjelaskan paket kebijakan akan mengarahkan pemerintah daerah juga melakukan hal serupa. "Selama ini kan kita jalan saja, kita sederhanakan, kemudian berjalan. Kemudian ini benar-benar pelaksanaan, supaya ada yang mengawal ada yang memonitor dan ada yang memfasilitasi," ujar Darmin. Tujuan dari paket kebijakan itu adalah untuk mempermudah calon investor di berbagai sektor industri dalam mengurus izin di tingkat pusat maupun daerah, jelas Darmin.

Sebelumnya dalam paket kebijakan ekonomi XV, pemerintah meluncurkannya untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Sementara paket kebijakan ekonomi XVI akan berkaitan dengan penguatan peran Indonesia National Single Window (INSW) dan penyederhanaan tata niaga barang. Paket kebijakan ekonomi XVI akan memperjelas peran dua tema tersebut dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

Sementara itu pengamat ekonomi Dr James Adam MBA optimistis Paket Kebijakan Ekonomi XVI terkait kemudahan investasiakan  menggairakan investor menanamkan modalnya di daerah dan memicu pertumbuhan. "Paket kebijakan ini merupakan program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi di antaranya persoalan perizinan di pusat dan daerah yang diselesaikan dengan satu model dan kelancaran proses untuk menggairahkan investor," katanya.

Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT, mengatakan hal itu terkait Paket kebijakan baru sebagai salah satu upaya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memajukan investasi di antaranya penguatan infrastruktur, perbaikan peraturan dan perbaikan kualitas pelayanan investasi, di antaranya dengan menghapus 3.000 Peraturan Daerah yang berpotensi menghambat proses investasi," katanya.

Upaya tersebut, menurut mantan dosen ekonomi Universtias Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang itu, telah membuahkan hasil berupa perbaikan signifikan dalam kemudahan investasi Indonesia. "Apalagi Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara yang melakukan perbaikan signifikan dalam investasi. Selain itu, tahun ini, peringkat Indonesia menurut Bank Dunia dalam hal kemudahan berbisnis meningkat dari 129 (2014) menjadi 91 (2017)," katanya.

Menurut dia, langkah-langkah dan kebijakan (I-XV) yang dilakukan pemerintah telah memberikan hasil yang positif antara lain berkurangnya prosedur, waktu, biaya dalam memulai usaha, mendaftarkan property, izin konstruksi, pembayaran pajak dan lain-lain.

Ia mengatakan layanan perizinan yang cepat dan murah dan mudah masih dominan menjadi faktor penghambat minat investor untuk menanamkan modalnya. "Layanan perizinan masih menjadi faktor penghambat yang dominan selain faktor kepastian dan sarana-prasarana dalam upaya menarik minat dan meningkatkan serta merealisasikan target investasi ke daerah," katanya.*ant