Plt Bupati Badung Paparkan Capaian Pemenuhan Indikator Kabupaten Antikorupsi

Kehadiran Tim KPK RI yang dipimpin Andhika Widiarto selaku Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya. Tim melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan indikator kabupaten antikorupsi, sekaligus koordinasi persiapan penilaian percontohan Kabupaten Antikorupsi Tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan kesempatan menjadi percontohan kabupaten antikorupsi di Indonesia. Hal ini akan memperteguh komitmen Kabupaten Badung mewujudkan pemerintahan bebas korupsi. “KPK telah mendukung kami Badung sebagai kabupaten antikorupsi. Ini merupakan sebuah penghargaan dan tantangan ke depan dalam upaya pencegahan korupsi di Badung,” ujarnya.

Dijelaskan, ada enam indikator yang telah dilaksanakan kaitan dengan penilaian percontohan kabupaten antikorupsi. Mulai dari indikator tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat dan kearifan lokal.

Terkait tata kelola pemerintahan disebutkan, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Badung sebagai tolok ukur pencegahan korupsi terus meningkat dan tahun ini nilai MCP Badung berada di tujuh besar nasional. Kepatuhan LHKPN di Badung juga sudah 100 persen, sebagai bukti komitmen wujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara dalam pembangunan zona integritas, lanjutnya, sekarang Badung memiliki lima OPD yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu, RSD Mangusada, DPMPTSP, Disdukcapil, UPT Puskesmas Mengwi I dan Kecamatan Kuta Selatan. “Secara prinsip itu yang telah kami lakukan. Kami akan terus berupaya untuk melengkapi segala dokumen dan secara kreatif membangun sistem inovasi-inovasi yang penting dalam upaya menekan dan mengantisipasi adanya area-area korupsi,” tambahnya.

Sementara itu Tim KPK RI, Andhika Widiarto menyampaikan kepada Pemkab Badung yang telah mendukung dan melakukan pemenuhan indikator penilaian kabupaten antikorupsi. Pertemuan ini lebih kepada memantapkan pemenuhan indikator yang belum dilengkapi sehingga pada penilaian nanti dapat berjalan dengan baik. Kemungkinan Badung dinilai pada akhir Oktober atau awal November 2024.

“Tim yang menilai bukan dari KPK, melainkan tim penilai dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, Ombudsman, BPKP dan dari Provinsi Bali. Kami harap semua OPD terlibat dan saling mendukung, sehingga indikator yang harus dipenuhi, minggu depan sudah dilengkapi semua dan akan dikirim ke tim penilai,”

kata Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa seraya mengharapkan dari penilaian tersebut Badung berhasil lulus dan dinobatkan menjadi pilot project kabupaten antikorupsi di Indonesia, sehingga banyak daerah akan belajar ke Badung. ind