Anjing Liar Belum Divaksinasi, Dinas PKP Bangli Terkendala Anggaran

Kepala Dinas PKP Bangli I Wayan Sarma mengatakan  berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa mewujudkan Bali bebas rabies. Terlebih, Bali yang notabene sebagai daerah pariwisata. Dengan adanya penyebaran rabies akan sangat mengancam sektor handalan Pulau Dewata.

"Upaya yang kami lakukan dengan menggerakkan semua sumber daya yang ada. Dibagian hulu, meningkatkan edukasi kepada masyarakat yang memelihara hewan penyebar rabies (HPR). Bagi masyarakat yang memelihara HPR, agar dikandangkan dengan perawatan secara baik dan jangan diliarkan," jelasnya,  Minggu (20/10).

Berikutnya dengan melakukan vaksinasi rabies secara rutin minimal setahun sekali. Namun demikian, dalam pelaksanaan vaksinasi beberapa kendala dihadapi. Salah satunya, terkait populasi hewan penular rabies jumlahnya tentatif sehingga kurang akurat.

Selain itu, banyak perilaku masyarakat justru meliarkan anjingnya. "Ini jadi kendala dalam melakukan vaksinasi. Disisi lain, ada juga katagori anjing yang memang liar. Dalam artian tidak berpemilik. Padahal ini juga mesti kami lakukan vaksinasi," sebutnya.

Tidak hanya itu, kendala lainnya adalah keterbatasan tenaga dan anggaran. "Jumlah tenaga kita terbatas dan diperparah anggaran juga sangat terbatas sehingga inilah yang ikut memperlambat proses percepatan vaksinasi," ungkapnya. 

Menurut Wayan Sarma, dalam pelaksanaan vaksinasi  diperlukan tenaga pelaksana yang cukup banyak terutama tim. "Saat masih ada anggaran operasional pelaksanaan vaksinasi, kamk merekrut tim yang terdiri dari lima orang terdiri dari eksekutor vaksinasi, penangkap dan registrasi. Hanya saja, karena terkendala anggaran operasional sehingga itu tidak bisa kami lakukan sekarang," sambungnya.

Diakui, pihaknya saat ini hanya bisa melaksanakan vaksinasi untuk anjing yang berpemilik. Sedangkan anjing yang diliarkan dan liar, karena perlu proses penangkapan tidak bisa tertangani.

Disampaikan, jumlah populasi anjing sekitar 59 ribu ekor lebih anjing. Sementara stok vaksin cukup memadai di provinsi  tinggal droping sesuai kebutuhan. "Yang kurang adalah tenaga  karena memang biaya operasional terbatas. Kami hanya mendapat anggaran dari APBD Bangli saja. Sedangkan tahun lalu, kami juga dapat dari Propinsi dan Pusat sehingga itu yang kami manfaatkan," kata Wayan Sarma.

Atas kondisi ini, pihaknya terus mendorong pembentukan Tim Siaga Rabies (Tisira) di seluruh desa di Bangli supaya bisa didanai dari dana desa. Tisira saat ini  sudah terbentuk di 53 desa dari 72 desa/kelurahan se-Bangli.

"Kami akan terus percepat sehingga ada tanggungjawab penanganan rabies secara berkelanjutan. Sedangkan Tisira yang sudah terbentuk kami dorong agar bisa didanai dari dana desa," imbuhnya.7esa