Dewan Soroti Pengelolaan Aset Daerah

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali menyoroti pengelolaan aset-aset milik Pemprov Bali dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (21/10). DPRD Bali minta evaluasi, terutama aset-aset yang berada di kawasan strategis seperti di Kawasan Niti Mandala Denpasar (Renon,red) dan kawasan pariwisata, ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Isu lain yang mendapat perhatian adalah penanganan inflasi daerah, defisit anggaran serta pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban dalam sektor pariwisata yang berdampak pada degradasi kawasan suci di Bali. “Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk lebih aktif melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov Bali, khususnya yang berada di kawasan ITDC Nusa Dua dan Renon,” ujar juru bicara Fraksi PDIP, Ni Made Usmantari dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, Senin. 

Selain itu, dalam  sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana tahun 2025 tersebut, Usmantari menyampaikan agar dana hibah untuk desa adat dicairkan satu kali dalam setahun. “Hal ini untuk efisiensi penggunaan dan administrasi,” ujar politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini. 

Terkait dengan postur APBD tahun 2025, dijelaskan APBD mencapai Rp 5,96 triliun, dengan pendapatan daerah sebesar Rp 4,87 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,09 triliun. Namun, terdapat defisit sebesar Rp 691,11 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Fraksi PDI Perjuangan mencermati beberapa poin penting terkait RAPBD ini. Pertama, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali yang berdampak positif pada pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I tahun 2024 tercatat 5,66 persen, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 5,75 persen pada 2025, melebihi rata-rata nasional,” terang Usmantari.

Kata Usmantari, pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 4,87 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,50 triliun, pendapatan transfer Rp1,36 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 5,70 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5,56 triliun, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Fraksi PDIP meminta agar Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mencermati kembali perkiraan SiLPA akhir tahun 2024 yang menjadi sumber pembiayaan untuk RAPBD 2025. Pj Gubernur Mahendra Jaya diminta meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi penerimaan dan optimalisasi peran BUMD, termasuk melalui peningkatan manajemen dan kemitraan dengan sektor swasta.

Hal ini menyusul adanya penurunan target pajak daerah dari Rp 3,2 triliun dalam APBD 2024 menjadi Rp 2,6 triliun dalam APBD 2025. PDIP meminta penjelasan terkait hal ini dan mendorong Pj Gubernur Bali untuk memaksimalkan implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, yang diproyeksikan dapat meningkatkan PAD hingga Rp 990 miliar.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, mengungkapkan kekhawatiran terhadap proyeksi APBD yang direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 691 miliar, atau 14,17 persen. Meskipun menyadari adanya sumber untuk menutupi defisit tersebut, Fraksi Golkar menekankan perlunya upaya maksimal dari Pemprov Bali untuk merealisasikan target pendapatan, mengingat beban cicilan utang yang berat dan situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah pencatatan pendapatan daerah dari proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan aset Pemprov Bali yang tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. “Pendapatan seharusnya dicatat saat benar-benar diterima, bukan saat baru direncanakan,” ujar Gung Cok. 

Fraksi Golkar juga mempertanyakan Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp 158 miliar yang harusnya dapat PAD serta menciptakan lapangan kerja. Golkar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem yang diwakili oleh I Gede Ghumi Asvatham, menyampaikan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Namun, terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 842,8 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang menunjukkan adanya defisit anggaran yang perlu ditutup dengan pinjaman jangka pendek.

Sedangkan juru bicara Fraksi Gerindra-PSI, I Kade Darma Susila, menyampaikan optimisme mereka terhadap target pertumbuhan ekonomi Bali meskipun masih dalam suasana krisis global. Susila menegaskan pentingnya memanfaatkan peluang investasi ini untuk mendongkrak perekonomian daerah.cr79