PDIP Walk Out Saat Fraksi Gerindra Sampaikan PU

Aksi dari fraksi tergemuk di DPRD Badung ini terjadi saat Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Badung Tahun Anggaran 2025. Belum diketahui alasan fraksi dengan jumlah anggota 30 orang ini melakukan aksi WO.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti seusai memimpin rapat paripurna mengaku tidak tahu alasan pasti mereka melakukan walk out. Namun menurutnya, setiap anggota DPRD Badung memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam tata tertib. “Ya kembali lagi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam tata tertib. Artinya, tadi mungkin ya, mereka mau ke toilet dan sebagainya. Itu merupakan pencerminan daripada tugas mereka masing-masing. Boleh kan, ketika misalnya sebuah pernyataan itu menanggapi boleh setuju dan boleh tidak setuju,” ujarnya.

Apakah aksi WO itu menandakan Fraksi PDIP tidak setuju? Ditanya demikian, Anom Gumanti tidak bisa memastikan. Politisi PDIP asal Kuta ini justru meminta media menanyakan kembali alasan WO kepada masing-masing anggota dewan. “Bukan (menandakan tidak setuju, red). Itu tanyakan sama mereka sendiri, keluar itu maksudnya seperti apa? Yang jelas saya tidak menanggapi itu, karena itu kita serahkan sama teman-teman semuanya. Di sini kan kita menghormati lembaga, dan masing-masing membawa sikapnya masing-masing,” terangnya.

Disinggung apakah ada instruksi kepada anggota Fraksi PDIP untuk walk out, Anom membantah. Menurutnya, itu terjadi secara alami dan merupakan hak masing-masing anggota. “Nggak ada settingan, gak ada instruksi, semua berjalan alami,” tegasnya.

Meski tidak mengetahui alasan pasti terkait aksi walk out tersebut, namun Anom menduga karena kritikan dan usulan dari Fraksi Gerindra yang mungkin dikira cukup tajam terhadap kebijakan Bupati Badung. “Mungkin, saya nggak tahu juga, dari Fraksi Gerindra agak keras sedikit menyoroti tentang kebijakan bupati. Tetapi bagi kita apapun itu, kan itu merupakan sebuah penyampaian aspirasi, kita harus hormati,” jelasnya.

“Mungkin kalau saya sih masih bisa menghormati apapun yang disampaikan, karena bagi kami, kritik itu penting dalam menjaga balancing dalam rangka bupati dan wakil bupati melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa sekeras apapun aspirasi yang dimunculkan dalam PU ini, kita harus menganggapnya sebagai vitamin dan suplemen untuk kemajuan Badung yang semakin baik ke depan,” imbuhnya. 7 ind