Kunjungan Wisatawan Tembus 27 Juta Tapi Akui Kalah dengan Bali

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pariwisata Jogjakarta Lis Dwi Rahmawati saat menerima rombongan Forum Wartawan DPRD (Forward) DPRD Bali dan Rombongan Humas DPRD Bali di Jogjakarta, Kamis (31/10).

Rombongan Humas DPRD Bali dipimpin langsung Kasubag TU,  Kepeg, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara didampingi oleh Ketua Forward Bali, I Made Arnyana, melakukan studi tiru ke Jogjakarta untuk menggali informasi terkait kiat-kiat serta kebijakan provinsi tersebut dalam memajukan sektor pariwisata.

Dwi Rahmawati menjelaskan, sejatinya sektor pariwisata Bali dan Jogjakarta memiliki kemiripan. Meski demikian, Bali lebih unggul khususnya dalam hal tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara Jogjakarta lebih didominasi kunjungan wisatawan domestik. “Untuk tahun 2023 saja, jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 27 juta lebih. Kalau di Jogjakarta itu memang lebih dominan kunjungan wisatawan nusantara. Kalau dari wisatawan mancanegara masih satu rumpun, contohnya dari Malaysia dan Singapura,” katanya sembari mengatakan Jogjakarta juga menjadi tujuan para mahasiswa untuk kuliah. 

Ketika ditanya adanya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berulah, Dwi Rahmawati mengatakan hingga saat ini belum pernah terjadi di Jogjakarta. Hal itu tak lepas dari karakteristik dari wisatawan itu sendiri. “Karena mereka yang bisa dibilang masih satu budaya dengan kita. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh mereka sudah tahu. Tak terjadi hal-hal yang secara budaya melanggar,” jelasnya.

Meski tingginya kunjungan wisatawan domestik, namun tidak diikuti oleh tingkat long stay-nya. Kata Dwi Rahmawati, Bali menjadi tujuan wisatawan untuk menginap selama berhari-hari. Sementara Jogjakarta dengan luas wilayah yang cukup kecil hanya dengan 4 kabupaten dan satu kota madya, rata-rata wisatawan hanya menginap selama semalam saja. “Beda dengan Bali. Wisatawan Nusantara di Jogyakarta itu hanya menginap semalam,” ujarnya.

Menariknya, tingginya kunjungan wisatawan nusantara tersebut tidak menjadikan Jogjakarta kebagian ‘kue’ pariwisata. Padahal Provinsi Jogjakarta berkontribusi dengan pembangunan infrsatruktur. “Kami tidak secara langsung mendapatkan ‘kue’ dari pariwisata ini, kami sifatnya koordinasi. Sebab seperti destinasi itu ada di kabupaten/kota. Meski begitu untuk perbaikan sarana prasarana kami juga ikut membantu,” urai Dwi Rahmawati. 

“Termasuk membina cikal bakal pengembangan desa wisata yang beberapa sudah mulai ramai dikunjungi. Karena itu untuk sarana kami mulai kurangi, tapi fokus pembinaan. Karena kami juga berharap kabupaten kota mau menangani sarana dan prasarana,” jelasnya. yuda