Bali Disalip Kalsel dan Babel

Kendati melorot ke posisi empat angka kemiskinan terendah, Provinsi Bali tetap peringkat teratas urusan atasi kesenjangan sosial.

Gagal Jadi Jawara Provinsi dengan Kemiskinan Terendah

DENPASAR, NusaBali

Target Provinsi Bali untuk menjadi jawara sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terendah tahun 2015, gagal terwujud. Berambisi jadi jawara dengan menyungkurkan DKI Jakarta, Bali yang sudah selama beberapa tahun berada di posisi runner-up justru melorot dua tingkat, karena disalip Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Bangka Balitung (Babel).

Hal iuni diungkapkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela acara pemaparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Wilayah Bali, Panusuan Siregar, di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Senin (11/1) siang. Terungkap, jawara urusan kemis-kinan terendah tahun 2015 tetap diduduki DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Kalsel dan Babel masing-masing melesat ke tangga runner-up dan peringkat tiga.

Sebaliknya, Bali yang semula menduduki tangga runner-up di bawah DPK Jakarta urusan angka kemiskinan terendah, harus terperosok ke peringkat empat. Dalam acara kemarin, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga hadir, didampingi Asisten II Bidang Pembangunan I Ketut Wija, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Putu Astawa, Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, dan pimpinan SKPD Pemprov Bali lainnya.

Sedangkan Kepala BPS Nasional Wilayah Bali, Panusuan Siregar, dalam paparannya menyebutkan lonjakan kemiskinan di Bali terjadi selama tahun 2015. Pada Maret 2015, angka kemiskinan di Bali masih 4,47 persen. Tapi, angka kemiskinannya melonjak menjadi 5,25 persen per September 2015.

Penyebab lonjakan angka kemiskinan itu diperkirakan karena jumlah pengangguran di Bali yang melonjak dari semula 1,37 persen di bulan Maret 2015 menjadi 1,99 persen per September 2015. Penyebab lainnya adalah penurunan pelaku usaha di sektor pertanian. Padajal, kata dia, sektor ini merupakan bidang yang paling mudah digeluti. Menurut Siregar, tingkat kesejahteraan petani yang menurun membuat sektor pertanian kurang diminati kalangan anak muda.

Namun, Siregar mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam mengatasi kesenjangan sosial. Tahun lalu, indeks kesenjangan sosial di Bali hanya 0,98 persen dan ini terendah tingkat nasional. “Saya yakin ini berkat program-program yang digelontorkan Pemprov Bali, sehingga mampu dirasakan oleh masyarakat luas,” papar Siregar.

Berdasarkan data statistik, Bali menduduki peringkat 10 provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen. Ini di atas rata-rata nasional yang pertumbuhan ekonominya hanya 4,17 persen. Bali mencatat prestasi sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional dan ini sudah bertahan selama 20 tahun. Menurut Siregar, inflasi di Bali cukup terkendali di angka 2,57 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,35 persen.

Sementara itu, Gubernur Pastika minta jajarannya harus mencaritahu, apa penyebab Provinsi Bali sampai digeser Kalsel dan Babel urusan angka kemiskinan. Padahal, Bali menargetkan jadi juara dengan menggusur DKI Jakarta.

“Harus dicari penyebabnya. Masa malah terseger jadi nomor 4, padahal kita ambisi nomor 1,” ujar Gubernur Pastika. ”Harus keroyokan lagi untuk menangani masalah kemiskinan. SKPD harus fokus tanggulangi kemiskinan ini,” lanjujt tokoh yang sebelumnya sukses membawa Bali masuk tangga runner-up provinsi dengan angka kemiskinan terendah, sejak menjabat Gubnernur Bali tahun 2008 ini.

Menurut Pastika, SKPD Pemprov Bali yang langsung menjadi leading sector penanganan kemiskinan supaya turun lagi ke desa-desa. Jika perlu, identifikasi ulang penyebab kemiskinan. Bila perlu, undang tenaga ahli. ”Jika karena faktor pendidikan, bangun sekolah di desa bersangkutan. Jika terbentur anggaran dan sekolah jadi jarak jauh, bisa dicarikan solusi dengan gabungkan belajar mengajar antara SD dan SMA sekaligus. Kalau yang tak mampu ke SMA, bisa bawa ke SMAN Bali Mandara,” tegas Pastika.

Pastika menyayangkan saat ini Bali masih punya 7 desa miskin dan tertinggal. Padahal, sudah begitu banyak bantuan disalurkan ke desa-desa dengan program Gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang diperuntukkan bagi desa miskin dengan angka kemiskinan 35 persen). Setidaknya, ada 177 desa yang sudah disasar program Gerbangsadu.

Dari 7 desa miskin dan tertinggal yang ada sekarang, 6 unit di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bangli dan 1 lagi di Kabupaten Buleleng. Lebih sepesifik lagi, 5 desa tertinggal berada di kawasan Kecamatan Kintamani, Bangli.

Rinciannya, Desa Binyan (Kecamatan Kintamani), Desa Mengani (Kecamatan Kintamani), Desa Abuan (Kecamatan Kintamani), Desa Ulian (Kecamatan Kintamani), Desa Langgahan (Kecamatan Kintamani), serta Desa Tembuku (Kecamatan Tembuku, Bangli), dan Desa Sepang Kelod (Kecamatan Busungbiu, Buleleng). “Nanti gelontorkan bantuan ke sana (7 desa miskin), kita mulai dari pinggiran sesuai dengan program Nawa Cita,” ujar Gubernur yang penyandang predikat Asian Star 2003 versi Majalah Time ini.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah seusai pertemuan kemarin, Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan pihaknya akan ke Kantor BPS untuk ‘intervensi’, Selasa (12/1) ini. “Kita ingin tahu, kira-kira apa masalahnya. Dengan dana Rp 1,4 triliun yang kita gelontor untuk kemiskinan, Bali malah tergeser dua provinsi lain,” ujar Putu Astawa.

Menurut Putu Astawa, pihaknya harus mencari titik asli penyebab masih adanya kemiskinan bahkan cenderung meningkat di Bali. “Inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi kita tinggi, angka kesenjangan sosial rendah, tapi angka kemiskinan naik. Saya juga tak habis pikir ini. Makanya, besok (hari ini) saya ke BPS. Kita mau minta ditunjukkan titik kelemahan kita, untuk dipakai evaluasi daerah mana yang perlu disasar lagi,” imbuhnya. 7 nat