Satu Jalur ke Pusat, Kunci Mulia-PAS untuk Maksimalkan Dana Alokasi Khusus
DENPASAR, NusaBali.com - Dalam debat publik yang berlangsung di The Meru Sanur, Sabtu (9/11/2024) malam, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), menegaskan bahwa kebijakan satu jalur dengan pemerintah pusat diperlukan guna memaksimalkan akses Bali terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat mendukung pembangunan di daerah.
Hal ini disampaikan dalam tanggapan pasangan Mulia-PAS atas pertanyaan strategi keuangan daerah yang diajukan pasangan nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).
Pada sesi tanya jawab antar-paslon, Wayan Koster menyinggung dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menurutnya berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali karena adanya sistem opsen yang akan memotong pajak secara otomatis. Sistem ini mulai diberlakukan pada 2025 dan dinilai dapat mengurangi dana yang diperoleh Bali.
"Dengan sistem opsen, sekitar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan langsung disalurkan ke kabupaten dan kota. Ini berpotensi mengurangi PAD kita," ujar Koster.
Gubernur Bali periode 2018-2023 ini juga menekankan perlunya optimalisasi sumber daya lokal dan kontribusi sektor pariwisata, termasuk meningkatkan pungutan wisatawan asing, yang selama ini menurutnya masih belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Putu Agus Suradnyana menyatakan bahwa Mulia-PAS akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengamankan Dana Alokasi Khusus yang penting bagi Bali. "Kami berkomitmen menjaga komunikasi yang baik dengan pusat agar program pembangunan yang penting bagi masyarakat Bali dapat terwujud," ungkapnya.
Mantan Bupati Buleleng ini juga menambahkan bahwa pihaknya akan berfokus pada optimalisasi BUMD serta pemanfaatan aset daerah yang selama ini kurang terkelola dengan baik untuk mendorong pendapatan.
Selain itu, Mulia-PAS juga merencanakan penggunaan sistem aplikasi terpadu untuk mengelola distribusi wisatawan secara lebih optimal dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan para turis. "Jika kenyamanan wisatawan dapat ditingkatkan, kami bisa menaikkan pungutan untuk pendapatan yang lebih besar bagi Bali," ujar Made Muliawan Arya, yang akrab disapa De Gadjah.
Sementara itu, Koster-Giri menegaskan perlunya Bali untuk lebih mandiri dalam meningkatkan PAD. Wayan Koster mengusulkan pengelolaan optimal pada pungutan wisatawan asing, yang diharapkan bisa menghasilkan hingga Rp1 triliun per tahun, dengan target pungutan Rp3 miliar per hari. Koster juga menyarankan kontribusi langsung dari pelaku usaha di Bali sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan budaya lokal, selain membayar pajak hotel dan restoran.
"Penting bagi kami agar Bali dapat memanfaatkan potensi lokal, sehingga tidak terus bergantung pada alokasi APBN yang terbatas," kata Koster, mengingatkan bahwa anggaran nasional harus dibagi ke 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.
Menyikap pernyataan ini Mulia-PAS meyakini bahwa pendekatan satu jalur dengan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa memberi keuntungan bagi Bali dalam mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan secara otomatis melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DAK tetap memerlukan dukungan pemerintah pusat, yang bisa diraih melalui hubungan baik.
"Kami optimis dengan strategi ini, terutama untuk menanggulangi masalah-masalah daerah seperti kemacetan, sampah, dan kebutuhan pariwisata," tambah De Gadjah.
Komentar