Bali Perlu Sumber PAD Baru, Debat Kedua Pilgub Bali 2024

DENPASAR, NusaBali 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar debat kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 antara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Made Muliawan Arya–Putu Agus Suradnyana (Mulia–PAS) dan paslon nomor urut 2 Wayan Koster–I Nyoman Giri Prasta (Koster–Giri), Sabtu (9/11) malam. Debat kedua ini mengambil tema ‘Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali’ dengan empat sub tema yaitu hubungan pusat-daerah, pajak dan retribusi daerah serta inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, tata kelola kolaboratif (pentahelix), dan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam debat yang berlangsung di Bali Beach Convention, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, itu paslon Mulia-PAS kembali menekankan jargon ‘Satu Jalur’ untuk mengatasi potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bali akibat implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mulai tahun 2025. Salah satunya 60 persen pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan langsung menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. 

“Satu jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat,” kata Muliawan Arya alias De Gadjah. 

Kedekatan politis De Gadjah dengan Presiden Parabowo Subianto kembali menjadi andalan dalam menjawab pertanyaan debat. Menurutnya dana APBN akan lebih mudah mengucur ke Bali apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur Bali. 

Selain satu jalur, paslon Mulia–PAS juga mencari cara meningkatkan PAD Bali —sekaligus membuka lapangan kerja— dengan mengintensifkan pemanfaatan aset tanah Pemprov Bali, khususnya di daerah pariwisata baik dalam bentuk sewa maupun kerja sama. 

Program Aplikasi Terintegrasi juga bisa mengintensifkan pendapatan dari retribusi wisatawan, mengetahui secara presisi PHR dari wisatawan. Solusi lain Mulia–PAS adalah pembuatan Park and Ride di tempat-tempat wisata baik di atas tanah Pemprov Bali, tanah negara, atau dengan masyarakat pemilik lahan.

Mulia–PAS juga akan membangun Badan Khusus Pengelola Sampah yang akan menjadi badan yang produktif dalam menuntaskan sampah yang ada. Sampah jadi komoditas dan sumber penghasilan PAD. Wilayah laut yang jadi kewenangan pemprov (jarak 12 mil laut) untuk pengembangan perikanan, hasilnya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran nelayan dan PAD.

“Dan, tentu ke depan dalam jangka panjang kita akan melihat potensi pengembangan wisata yang bisa kita garap untuk meningkatkan PAD,” tambah PAS. 

Sementara Koster–Giri menekankan pada optimalisasi pendapatan dari pungutan wisatawan asing (PWA) untuk meningkatkan PAD Pemprov Bali. Menurut Koster, Bali tidak bisa bergantung dari dana APBN karena banyak provinsi yang dikelola pemerintah pusat. Menurutnya Bali harus berupaya mandiri mencari sumber pendapatan. 

Menurut Koster jika mampu dikelola dengan baik PWA akan mampu menghasilkan Rp 1 triliun dalam setahun. Koster–Giri juga akan mengajak pelaku usaha di Bali untuk ikut berkontribusi menjaga alam dan budaya Bali. 

“Pemerintah daerah tidak bisa lagi berharap banyak terhadap APBN. Kita harus mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di Bali," kata Koster. 

Selain itu, sumber PAD baru yang inovatif yaitu pengoperasian kawasan pariwisata Turyapada Tower mulai tahun 2026 yang akan menghasilkan pendapatan minimum Rp 100 miliar per tahun, dan memberdayakan lembaga Bali Development Fund (BDF).

Dalam pembangunan Bali, Koster menegaskan bahwa perlu akselerasi dan optimalisasi dengan membentuk wadah pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Beberapa wadah yang sangat penting diperlukan Bali ke depan, yaitu Badan Pengelola Pariwisata Bali, Badan Pengelola Pangan Bali, Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital, Badan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk mewujudkan Bali mandiri energi.

Di sisi lain Koster mengatakan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Bali dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang sangat baik dan produktif. Sehingga, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Seperti, pembangunan perlindungan Kawasan Suci Besakih, pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani, Pelabuhan Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul.

Giri Prasta menyebut pendapatan pajak kendaraan memang menjadi salah satu pendapatan terbesar Pemprov Bali saat ini. Karena itu upaya optimalisasi dari sumber tersebut mesti dilakukan. 

Bupati Badung ini juga mendorong kampanye transportasi hijau. Pendapatan daerah dari pajak kendaraan harus dialokasikan juga untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung transportasi hijau termasuk pembangunan LRT bawah tanah. 

“Mari kita pikirkan Bali ke depan clean and green tanpa polusi,” ujar Giri Prasta. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan debat kedua ini digelar sebagai wadah kampanye dan sosialisasi bagi masyarakat.

“Debat ini bagian dari sosialisasi, bagian dari kampanye. Pada kesempatan ini saya harap kedua paslon mampu mendetilkan lagi hal-hal seperti visi misi dan program kerjanya,” kata dia.

Lidartawan berharap paslon Made Muliawan Arya–Putu Agus Suradnyana dan Wayan Koster–Giri Prasta mampu memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat, sehingga Provinsi Bali mampu menjadi contoh demokrasi yang baik.

“Sehingga masyarakat kita memahami dan tahu mau dibawa ke mana Bali, Bali jadi contoh demokrasi yang baik di Indonesia,” ujar Lidartawan.

KPU Bali menggandeng tujuh panelis dalam menyusun pertanyaan, adapun panelis pada debat kedua adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Arya Gede Sumerta dan Wakil Dekan Ekonomi Bisnis Universitas Udayana Ni Putu Wiwin Setiari.

Selain itu Rektor Universitas Pendidikan Ganesha I Wayan Lasmawan, Ketua Ikatan Akuntan Bali Ni Putu Sri Harta Mimba, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha Nengah Suarmanayasa, Dosen LLDIKTI Wilayah VIII Ekonomi Bisnis Undiknas Ginre Das Prena, dan Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unud Jimmy Zeravianus. 7 ad, ant