Dewan Soroti Proyek PKB
SEMARAPURA, NusaBali - Fraksi Nasional Solidaritas DPRD Klungkung menyoroti sejumlah persoalan saat sidang paripurna pemandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD 2025 di gedung DPRD Klungkung, Selasa (12/11).
Vokalis Fraksi Nasional Solidaritas, I Wayan Mudayana, mengatakan mencermati Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 memuat salah satu penunjang kenaikan ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 adalah Pusat Kesenian Bali (PKB). Pemkab Klungkung maupun masyarakat sangat mengharapkan PKB dapat memberikan manfaat lebih dari sektor pariwisata. "Kami dari Fraksi Nasional Solidaritas mempertanyakan langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan agar proyek PKB cepat terealisasi," ujar Mudayana.
Mudayana juga menyoroti lama tinggal wisatawan di Klungkung masih rendah karena atraksi dan akomodasi yang belum memadai serta destinasi yang belum tertata masksimal. "Bagaimana dinas terkait membuat program agar wisatawan tertarik untuk tinggal lebih lama di Klungkung," ujarnya.
Sementara itu, pungutan potensi pajak dan retribusi belum optimal. Belum optimalnya kegiatan validasi data subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan. Terbatasnya jumlah dan kemampuan atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. "Kami mempertanyakan langkah riil yang sudah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena permasalahan dan alasan tersebut sudah beberapa kali disampaikan dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya," ujar Mudayana.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota telah ditetapkan UMK Kabupaten Klungkung sebesar Rp 2.813.672. Namun pada kenyataanya di lapangan masih banyak ditemukan karyawan yang tidak dibayar sesuai UMK. Apa langkah-langkah konkrit dan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengamankan penerapan UMK sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klungkung. "Mohon penjelasan Pj Bupati," ujar Mudayana. 7 wan
Komentar