nusabali

Pemkab dan Dewan Paripurna Penetapan Ranperda APBD 2025

  • www.nusabali.com-pemkab-dan-dewan-paripurna-penetapan-ranperda-apbd-2025

SEMARAPURA, NusaBali - Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna penetapan Ranperda APBD 2025 di gedung DPRD Klungkung, Jumat (29/11) pagi.

Sebelum ditetapkan, diawali dengan pendapat akhir masing-masing fraksi. Vokalis Fraksi Golkar I Nyoman Alit Sudiana menekankan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Klungkung, khususnya di Kecamatan Nusa Penida perlu mendapat perhatian serius. Terutama fasilitas penunjang pariwisata bidang infrastruktur, air bersih, internet, dan penunjang lainnya.

Kepariwisataan di Kabupaten Klungkung tidak hanya di Kecamatan Nusa Penida, perlu langkah-langkah khusus mengembangkan kepariwisataan di daerah lain, seperti di Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Dawan. “Sehingga PAD (pendapatan asli daerah) di bidang pariwisata mengalami peningkatan signifikan,” ujar Alit Sudiana. Fraksi Nasional Solidaritas, I Wayan Mudayana mengapresiasi kinerja pemerintah dalam usaha menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Klungkung. Melalui kegiatan warna destinasi atau atraksi seni dan budaya di Devil Tears, Nusa Penida.;

Menurutnya, kegiatan ini perlu disertai dengan promosi atau iklan destinasi wisata yang lebih gencar. Misalnya dengan membuat konten-konten menarik di media sosial, mengoptimalkan website dengan strategi optimasi mesin pencari agar dapat muncul di urutan teratas mesin pencari. Dalam pelaksanaan dan penerapan Perda ini agar senantiasa mengacu kepada konsep kesetaraan dan keselarasan untuk mengutamakan tujuan meningkatkan harkat hidup masyarakat Klungkung. Mengoptimalkan sasaran kegiatan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Mengharapkan Pemkab Klungkung meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap daerahnya sendiri. Pemerintah benar-benar mengetahui dan paham proyek-proyek di Kabupaten Klungkung. Baik proyek milik pemerintah pusat maupun proyek swasta. Seperti proyek cubang di daerah Gunaksa maupun base transceiver station (BTS) yang sampai saat ini pemerintah belum memiliki data valid terkait keberadaan maupun jumlahnya. “Kami mengharapkan semua stakeholder yang membidangi kegiatan agar fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujar Mudayana. 7 wan

Komentar