Evaluasi APBD 2017, Wabup Suiasa Dorong PD Percepat Eksekusi APBD

MANGUPURA, NusaBali

Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat evaluasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 periode Agustus, Jumat (25/8), di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

“Kami dorong perangkat daerah betul-betul dan bersungguh-sungguh percepat eksekusi APBD. Dengan percepatan ini akan mampu meningkatkan perekonomian dan menekan inflasi daerah,” tandas Wabup Suiasa pada rapat yang dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dewa Made Apramana, kepala PD, sekretaris, PPK, PPTK, PPHP, serta konsultan pengawas.

Wabup Suiasa menekankan bahwa eksekusi APBD merupakan salah satu substansi penting dalam perputaran perekonomian, di samping menekan lajunya inflasi. “Jika APBD lambat dan tidak merata, secara tidak langsung kita telah memberi andil meningkatnya laju inflasi dan menurunkan perekonomian,” katanya. Untuk itu diharapkan PD agar bersungguh-sungguh dan cermat dalam mengeksekusi APBD sehingga progres pembangunan fisik maupun serapan anggaran bisa maksimal.

Terkait penyerapan anggaran, Wabup Suiasa juga mendorong para kontraktor yang belum mengambil anggaran agar secepatnya mengambil dananya. Hal ini akan berimbas pada peningkatan serapan anggaran.

Pejabat asal Desa Pecatu, Kuta Selata, itu menambahkan, dalam pelaksanaan APBD yang ingin dicari adalah manajemen mutu. Guna mencari manajemen mutu yang baik, ada tiga hal yang harus dilaksanakan, yaitu kualitas perencanaan harus bagus, kualitas aturan yang berlaku dan harus pahami aturan serta kualitas kontrolnya, yang harus sesuai spesifikasi di lapangan. Dari manajemen mutu tersebut, hasil akhirnya dapat dilihat parameter keberhasilan yang terdiri dari lima parameter yaitu kualitas mutu, keberhasilan waktu, kualitas, kuantitas, anggaran, dan tertib administrasinya.

Kepada konsultan pengawas, Suiasa menekankan bahwa konsultan pengawas ini merupakan perwakilan pemerintah dalam menjaga, mengawal, menjaminkan manajemen mutu dan parameter keberhasilan tersebut. Dapat diistilahkan konsultan pengawas diberi substitusi mewakili pemerintah dalam menentukan mutu dan keberhasilan.

“Kami minta konsultan pengawas melakukan tugas pengawasan sepenuhnya dan sedetail mungkin, jangan sampai menyakiti masyarakat akibat kualitas pembangunan yang tidak bagus. Mari bangun kepercayaan masyarakat, dengan melaksanakan pembangunan yang berkualitas,” tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan Sekda Adi Arnawa. Menurutnya, APBD merupakan salah satu stimulus dalam upaya mendongkrak perekonomian dan menekan inflasi. Sekda mengakui memang progress APBD tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda. Untuk itu Sekda minta perangkat daerah terus bergerak sehingga APBD dapat terealisasi dengan maksimal. “Kami mohon diperhatikan di triwulan ketiga ini, perangkat daerah agar menggenjot progres fisik dan realisasi anggaran,” tambahnya. Sekda juga memastikan untuk kegiatan di 2018, SK-nya agar sudah selesai di akhir 2017. Dengan demikian, di awal 2018 sudah dapat bergerak mulai tender. Selain itu semua PD diminta selain membuat Renstra juga membuat rencana aksi yang jelas, sehingga akan diketahui sejauh mana kinerja pegawai seiring penerapan e-Kinerja di Badung.

Dewa Made Apramana melaporkan penyerapan anggaran tahun anggaran 2017. APBD Badung 2017 sebesar Rp 5,4 triliun, dengan belanja langsung Rp 2,8 triliun dan belanja tidak langsung Rp 2,6 triliun, belanja modal Rp 1,2 triliun di induk. Realisasi hingga 15 Agustus 2017 yang masuk triwulan ketiga, serapan anggaran yakni pembangunan fisik sebesar 49,62 persen dan serapan anggaran baru 15,6 persen. *asa