KPU Buleleng Punya PR Besar
Terkait Partisipasi Pemilih di Pilkada yang Masih Rendah
SINGARAJA, NusaBali - Pasca tahapan pungut hitung Pilkada Serentak 2024, KPU Buleleng melakukan evaluasi. Secara keseluruhan Pilkada Serentak di Buleleng berjalan aman dan lancar. Situasi hingga saat ini pun sangat kondusif. Namun, KPU Buleleng punya PR (Pekerjaan Rumah yang cukup berat yakni meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada.
Dari data yang ada, partisipasi pemilih di Pilkada 2024 saat ini belum mencapai target. Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana, mengatakan target partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yakni 75 persen. Namun, di Kabupaten Buleleng dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 594.619 pemilih, partisipasi pemilih hanya 64,70 persen.
“Partisipasi pemilih terendah dari perhitungan sementara ada di Kecamatan Kubutambahan yakni 56,3 persen, sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Gerokgak 67 persen. Kecamatan lainnya rata-rata di angka 50 persen,” ucap Dudhi di KPU Buleleng, Kamis (28/11) malam.
Meski mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pilkada 2018 yang mencapai sebesar 58,06 persen, partisipasi pemilih dibandingkan Pemilu 2024 merosot tajam. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Buleleng mencapai angka 75,3 persen.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan angka partisipasi pemilih di Buleleng memang selalu menjadi sorotan. KPU selama ini sudah mengupayakan berbagai cara sosialisasi agar mampu menggugah hati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi.
“Perlu diperbaiki lagi cara dan model sosialisasi, untuk mencari formula yang pas agar bisa menyentuh hati masyarakat. Dari hasil evaluasi, kami belum bisa masuk sepenuhnya ke Generasi Z, kalau dibiarkan terus ini akan menjadi masalah besar demokrasi kita kedepannya,” ujar Lidartawan.
Dia pun menginstruksikan KPU Buleleng menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan penelitian terkait perilaku pemilih di Buleleng. Sehingga persoalan dan alasan tidak mau datang ke TPS bisa diketahui dan dapat dicarikan solusi yang tepat. “Termasuk kendala warga Buleleng yang kerja merantau kenapa mereka tidak mau pulang.
Kalau memang perlu disiapkan bus pulang kampung gratis saat pemilihan kenapa tidak dianggarkan. Itu memungkinkan asalkan yang menyiapkan KPU, bukan pasangan calon,” ujar mantan Ketua KPU Bangli dua periode ini.k23
1
Komentar