Terjadi Pembiaran, PHDI Tanpa Sekretariat dan Bansos
Ketua PHDI
I Gusti Ngurah Ananjaya
Ni Nengah Rustini
I Made Regeg
Gedung DPRD Karangasem
PHDI Karangasem
AMLAPURA, NusaBali - Selama tahun 2024, PHDI Karangasem mengalami pembiaran oleh Pemkab Karangasem. Terbukti, lembaga keumatan ini tanpa dana hibah bantuan sosial (bansos) dan secretariat.
Akibatnya, lembaga ini sulit menjalankan program pembinaan umat. Bahkan sejak terjadi pergantian pengurus, melalui Lokasabha PHDI, di Ruang Rapat DPRD Karangasem Jalan Ngurah Rai, Minggu (31/3), pengurus belum dilantik.
Bahkan, PHDI Karangasem sejak kepemimpinan I Wayan Bagiartha, tahun 2014-2019, tanpa sekretariat. "PHDI Karangasem memang betul tanpa sekretariat, tanpa hibah, mestinya dapat bantuan sekretariat dan pegawai serta hibah bantuan sosial," pinta Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, di ruang kerjanya, Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Senin (2/12).
Kata dia, hendaknya PHDI sebagai lembaga yang sah dan berbadan hukum, dapat bantuan sosial, seperti Pramuka, PMI, dan lembaga lainnya. Terlebih lagi, PHDI lembaga yang membina umat sedharma, wajib memiliki dana operasional dan sekretariat yang representative. Jika ada permintaan warga untuk diksa pariksa, maka perlu memiliki tempat yang layak. Untuk keperluan surat-menyurat juga perlu ada sekretariat dan alamat yang jelas. Lembaga ini mestinya memiliki staf yang melayani umat yang berkepentingan.
Selama ini, masyarakat kesulitan mencari Sekretariat PHDI, untuk mengantar surat atau berkonsultasi, masalah keagamaan.
Saat Bagiarta jadi Ketua PHDI Karangasem 2014-2019, sekretariatnya di rumahnya sendiri, Jalan Ahmad Yani Amlapura. Dia diganti oleh Ni Nengah Rustini masa bhakti 2019-2024, Sekretariatnya di salah satu ruko miliknya.
Kali ini, Ketua PHDI Karangasem Dr I Gusti Ngurah Ananjaya melalui Lokasabha Minggu (31/3), malah sama sekali tanpa sekretariat. "Bisa saja dicarikan solusi, dari pada dua rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Karangasem terbengkalai, tidak difungsikan di Jalan Diponegoro, kan salah satu dari gedung itu bisa buat Sekretariat PHDI," pinta Suastika.
Sekda I Ketut Sedana Merta memberikan alasan belum mengucurkan dana bantuan sosial buat PHDI dan bantuan secretariat. Karena masih ada dualisme kepemimpinan. "Kan masih dualisme kepemimpinan, makanya hibah bansos, dan bantuan sekretariat belum bisa direalisasikan," jelas Sekda Sedana Merta
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat I Wayan Suparta membantah, ada dualisme PHDI. "Siapa bilang ada dualisme PHDI, PHDI hanya ada satu, yang sah, yang sah itu yang ber- SK dan yang diakui pemerintah terdaftar di Menkumham," bantahnya.
Wakil Ketua DPRD Karangasem Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi juga menegaskan hal itu. "Jadi yang sah itu, yang ber SK, jangan menirukan yang salah," jelasnya.
Di bagian lain, Ketua PHDI I Gusti Ngurah Ananjaya mengakui, selama ini belum dapat bantuan sekretariat dan hibah bansos. "Makanya pengurus PHDI sejak dibentuk 31 Maret 2024, belum bisa dilantik karena tidak punya anggaran," jelasnya.7k16
1
Komentar