Bawaslu RI Terima 1.500 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada
BINTAN, NusaBali - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa per 1 Desember 2024 Bawaslu sudah kantongi hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly dalam media gathering dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).
Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan. Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Sejauh ini, Lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” ucapnya.
Lolly menjelaskan bahwa Papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua. “Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar pilkada itu berjalan dengan baik,” kata Lolly.
Sebelumnya, Lolly menilai kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Badan ad hoc pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS.
Salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly adalah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS. Pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan. Selain Sulawesi Selatan, Lolly juga menyoroti rekomendasi PSU yang diberikan oleh Bawaslu kepada Papua ketika Pemilu 2024. “Papua itu sangat tinggi, kalau saya tidak keliru, 90-an yang direkomendasikan (PSU). Akan tetapi hari ini, Papua hanya 36,” kata Lolly.
Berdasarkan data sebaran tersebut, Lolly menyimpulkan bahwa rekomendasi terhadap PSU, penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), maupun pemungutan suara susulan (PSS) mengalami penurunan pada Pilkada 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024.n ant
Komentar