Sekretariat DPRD Bali Sabet Penghargaan Terbaik
Dari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024
DENPASAR, NusaBali - Sekretariat DPRD Bali menyabet Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (11/12) pagi.
Dari 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali yang ikut penilaian, Sekretariat DPRD Bali termasuk sebagai badan yang informatif memberikan informasi sehingga mampu meraih nilai tertinggi dengan skor 9,7.
Sekretaris DPRD Bali Gede Indra Dewa Putra di sela-sela menerima penghargaan mengatakan, prestasi yang diraih Sekretariat DPRD Bali merupakan hasil kerja keras dan peran semua pihak, mulai dari staf, Kasubag hingga Kabag.
Sebagai Sekretaris DPRD Bali, dirinya berusaha membangun komunikasi dengan semua perangkat yang ada, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat dan kian canggih.
Berbagai inovasi yang inovatif diluncurkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. “Kita sadar, tugas kita memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, pimpinan dewan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bali,” ujar Gede Indra dalam siaran pers Sekretariat DPRD Bali diterima, Selasa.
Birokrat asal Mengwi, Badung ini menegaskan, pihaknya terus melakukan konsolidasi internal, mulai dari rapat-rapat dengan para Kabag, Kasubag dan staf. Hal ini dilakukan secara rutin untuk melakukan berbagai inovasi yang inovatif agar semua informasi publik bisa diakses oleh masyarakat luas.
Setiap kegiatan para wakil rakyat di DPRD Bali, baik komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya semuanya dipublikasikan lewat website Sekretariat DPRD Bali, termasuk di instagram, FB, dan media sosial lainnya sehingga masyarakat Bali secara langsung bisa mengakses semua informasi tersebut.
Sayangnya, kata dia, dari apa yang sudah dilakukan hingga meraih penghargaan yang penilaiannya melibat para asesor dari kalangan akademisi, LSM dan media tersebut, ternyata masih ada yang kurang. “Dalam keterbukaan informasi publik, kita belum mampu secara lengkap menyiapkan fasilitas pelayanan bagi kaum disabilitas, itu saja kurangnya kita sehingga skor kita 9,7,” ujar mantan Kadis Koperasi dan UMKM Pemprov Bali ini.n nat
Komentar