Stabilitas Perekonomian Bali Percepat Pembangunan
Bupati Tabanan
Dr I Komang Gede Sanjaya
Pakta Integritas
Muhamad Mufti Arkan
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
TABANAN, NusaBali - Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi terkendali, pemerintah Bali siap mempercepat pembangunan pada 2025. Langkah ini dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital pada Rabu (18/12) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali serta para Bupati/Walikota se-Bali dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali.
Bupati Tabanan Dr I Komang Gede Sanjaya, bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Acara ini juga disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para peserta bersama jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, penyerahan DIPA dan Buku TKD secara digital menandai dimulainya perencanaan dan alokasi anggaran untuk tahun 2025, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan di Bali, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa seremonial ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional yang telah dilaksanakan pada 10 Desember 2024 di Istana Negara. Penyerahan DIPA dan Buku TKD ini menjadi langkah awal perencanaan dan alokasi anggaran tahun 2025, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bali.
“Selama tahun 2024, APBN di Provinsi Bali telah menghasilkan berbagai capaian output yang sangat penting, termasuk pembangunan infrastruktur, dukungan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada, serta berbagai sektor lainnya. Semua ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Muhamad Mufti.
Dia menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Bali yang cukup stabil selama 2024 menjadi fondasi penting untuk akselerasi pembangunan di tahun-tahun mendatang. “Capaian perekonomian di Bali masih sangat solid dibandingkan angka nasional. Ini menjadi modal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan ke depan akan lebih baik dan lebih tinggi,” imbuhnya.
PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti pertumbuhan ekonomi Bali yang mengalami peningkatan signifikan pada 2024. “Pada triwulan pertama tahun 2024, Bali mencatatkan pertumbuhan ekonomi year on year sebesar 5,98%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,19%. Hingga pada triwulan ketiga, pertumbuhannya mencapai 5,43%, juga di atas angka nasional yang berada di angka 4,95%,” ungkapnya.
Selain itu, Mahendra Jaya menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali tetap terjaga pada kisaran 2,5%. Strategi yang diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi meliputi empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan, dan komunikasi yang efektif. “Pemerintah juga memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat ngerombo, kita yakin bisa menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sanjaya mengungkapkan apresiasi atas pelaksanaan acara ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. “Kami di Kabupaten Tabanan akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semoga dengan adanya DIPA dan Buku TKD Tahun Anggaran 2025 ini, pembangunan di Bali, khususnya di Tabanan, dapat berjalan lebih cepat dan merata sesuai visi misi besar kita,” ujar Bupati Sanjaya.
Acara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.7cr79
1
Komentar