Demi Legitimasi, Kepala Daerah Hendaknya Tetap Dipilih Langsung
Pilkada
DPRD
Prabowo Subianto
Demokratis
Yusa Arsana
Pilkada Tidak Langsung
Legitimasi
Kepala Daerah
Pilgub
Pilbup
Pilwalkot
Pilwali
MANGUPURA, NusaBali.com - Wacana kepala daerah dipilih DPRD alih-alih melalui pemilihan langsung oleh rakyat menuai polemik. Penyelenggara pemilu pun turut mengemukakan pandangan personal, seperti Ketua KPU Kabupaten Badung I GKG Yusa Arsana Putra.
Yusa Arsana berharap kepala daerah tetap dipilih melalui pemilu langsung. Kata dia, pemilu sedikit banyak dapat memberi jaminan legitimasi kepada seorang pemimpin karena merupakan hasil aspirasi rakyat di bilik suara.
“Secara pribadi, saya tetap ingin pelaksanaan pemilu kepala daerah itu melibatkan masyarakat secara langsung. Kalau DPRD yang memilih, jujur harus diakui bahwa legitimasinya itu menjadi berkurang,” kata Yusa Arsana ketika dihubungi NusaBali.com, Kamis (19/12/2024).
Penyelenggara pemilu asal Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung ini menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung secara perwakilan di DPRD akan didominasi intrik politik. Bagaimanapun, legislatif adalah kamar bagi para elit politik.
Pemimpin yang lahir dari pemilihan langsung dianggap memiliki legitimasi lantaran telah mendapat kepercayaan sebagian besar rakyat yang akan dipimpin. Pilkada langsung, kata Yusa Arsana, jadi rahim pemimpin yang sudah mengakar di masyarakat sehingga program yang ditawarkan sejalan dengan kebutuhan akar rumput.
“Memang belum di semua daerah tapi di beberapa daerah itu sudah terjadi. Dengan kepercayaan publik, mereka dapat membuat program yang jauh lebih sesuai (aspiratif) dengan kebutuhan daerahnya,” tutur Yusa Arsana.
Bahwa pemilih belum sepenuhnya dewasa, Yusa Arsana tidak menafikan. Untuk itu, ia mendukung adanya program pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Jadi, pendidikan dan sosialisasi pemilu tidak dilaksanakan ketika dekat-dekat hajatan politik saja.
“Pemilih harus diedukasi, mengapa diberikan hak untuk memilih. Semata-mata agar terpilih pemimpin yang terbaik sesuai aspirasi dan cita-cita pemilih terhadap daerahnya,” tandas Yusa Arsana.
Sementara itu, wacana Pilkada kembali dilakukan DPRD ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan bahwa biaya Pilkada yang sangat mahal. Sehingga, mengapa tidak pemilihan itu dilakukan DPRD saja.
Pernyataan ini diutarakan Presiden ketika memberikan sambutan di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. *rat
“Secara pribadi, saya tetap ingin pelaksanaan pemilu kepala daerah itu melibatkan masyarakat secara langsung. Kalau DPRD yang memilih, jujur harus diakui bahwa legitimasinya itu menjadi berkurang,” kata Yusa Arsana ketika dihubungi NusaBali.com, Kamis (19/12/2024).
Penyelenggara pemilu asal Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung ini menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung secara perwakilan di DPRD akan didominasi intrik politik. Bagaimanapun, legislatif adalah kamar bagi para elit politik.
Pemimpin yang lahir dari pemilihan langsung dianggap memiliki legitimasi lantaran telah mendapat kepercayaan sebagian besar rakyat yang akan dipimpin. Pilkada langsung, kata Yusa Arsana, jadi rahim pemimpin yang sudah mengakar di masyarakat sehingga program yang ditawarkan sejalan dengan kebutuhan akar rumput.
“Memang belum di semua daerah tapi di beberapa daerah itu sudah terjadi. Dengan kepercayaan publik, mereka dapat membuat program yang jauh lebih sesuai (aspiratif) dengan kebutuhan daerahnya,” tutur Yusa Arsana.
Bahwa pemilih belum sepenuhnya dewasa, Yusa Arsana tidak menafikan. Untuk itu, ia mendukung adanya program pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Jadi, pendidikan dan sosialisasi pemilu tidak dilaksanakan ketika dekat-dekat hajatan politik saja.
“Pemilih harus diedukasi, mengapa diberikan hak untuk memilih. Semata-mata agar terpilih pemimpin yang terbaik sesuai aspirasi dan cita-cita pemilih terhadap daerahnya,” tandas Yusa Arsana.
Sementara itu, wacana Pilkada kembali dilakukan DPRD ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan bahwa biaya Pilkada yang sangat mahal. Sehingga, mengapa tidak pemilihan itu dilakukan DPRD saja.
Pernyataan ini diutarakan Presiden ketika memberikan sambutan di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. *rat
Komentar