AP I Gelar Pertemuan dengan 3 Desa Adat Penyangga
Tiga desa adat penyangga, Desa Adat Kelan, Tuban, dan Kuta, yang berada di sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyetujui rencana bandara melakukan pembangunan apron menjorok ke laut.
Perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
MANGUPURA, NusaBali
“Kemarin (Senin, 28/8) kami mengundang Desa Adat Kuta, Tuban, dan Kelan. Maksud kami mengundang mereka untuk memberikan informasi secara resmi rencana pembangunan apron di Bandara I Ngusti Ngurah Rai. Kami hanya mengundang ketiga bendesa adat ini karena kemungkinan dalam pembangunan perluasan apron itu nanti areanya terdampak,” kata Kepala Bidang Humas Bandara Ngurah Rai Arie Ahsanurrohim dikonfirmasi, Selasa (29/8).
Arie menjelaskan dalam pertemuan itu pihak Angkasa Pura I (AP I) menyampaikan dua opsi yang akan dilakukan dalam pembanguan apron, yakni dengan reklamasi dan tiang pancang. Mendengar opsi yang disampaikan itu para bendesa adat yang hadir menyarankan agar dalam pembangunannya memperhatikan aspek lingkungan.
Menurut Arie, dalam rencana pembangunan apron ini pihak AP I memprioritaskan opsi tiang pancang. Namun setelah dilakukan kajian, opsi tiang pancang akan berdampak pada jam operasional bandara, terutama saat proses pembangunannya. Dimana bandara harus ditutup selama 12 jam setiap harinya.
“Penutupan itu dilakukan untuk menghindari kecelakaan penerbangan. Karena dalam pembangunan itu nanti akan menggunakan alat berat berukuran tinggi yang digunakan untuk menancapkan tiang pancang. Kalau pemerintah daerah bersama masyarakat Bali mendukung dengan cara reklamasi, AP I lebih siap,” lanjutnya.
Pihaknya mengaku sosialisasi ini akan terus lakukan sepanjang ada pihak yang ingin meminta penjelasan dari AP I. Prinsipnya sosialisasi diharapkan dapat dilaksanakan seefisien mungkin, sehingga proses pengerjaan tak terlambat. Diakuinya, pihak AP I sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Namun pada saat itu Bupati Giri Prasta meminta untuk melakukan presentasi yang lebih detail.
Terkait dengan pro kontra mengenai reklamasi di Bali, pihak AP I seutuhnya menyadari bahwa sesungguhnya reklamasi belum bisa diterima di Bali. Namun dirinya berpendapat jika reklamasi ini dilaksanakan berdasarkan kajian sosial dan ekonomi yang baik dan hanya satu kepentingan, yakni kepentingan negara maka tak akan terjadi pro kontra. Oleh karenanya pihak AP I mengharapkan semua pihak untuk secara bersama-sama terus melakukan sosialisasi yang masif, bahwa ini murni untuk kepentingan negara. Dimana pembangunan ini dilakukan untuk pengembangan kapasitas bandara, memajukan pariwisata, dan untuk mengimbangi kepadatan di bandara dalam jangka panjang.
Pihak AP I berharapa agar opsi pembangunan apron itu segera final. Arie menekankan proyek ini murni untuk kepentingan negara dan Bali. Jika nanti pada saatnya segera akan dilakukan pembangunan, namun masyarakat tak menghendaki reklamasi berarti nanti Bandara Ngurah Rai akan ditutup kurang lebih 12 jam. “Apakah pengusaha dan masyarakat Bali menghendaki itu? Dan kalau opsi reklamasi dilakukan dengan catatan semua kajian lengkap dan diterima oleh masyarakat dan pemerintah Bali,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Adat Kuta I Wayan Swarsa membenarkan pertemuan itu. Namun Swarsa menekankan pertemuan tersebut tanpa ada keputusan apapun dari masing-masing desa adat.
Rencanamya Desa Adat Kuta akan mengundang pihak AP I untuk datang mengikuti paruman desa terkait dengan rencana pembangunan itu. Kedua opsi terkait pembangunan itu sudah disampaikan oleh pihak AP I.
Swarsa mengatakan, bagi masyarakat Desa Adat Kuta, apapun yang dilakukan terutama dengan cara reklamasi agar tak mengganggu aliran arus ke Pantai Kuta, sehingga mengakibatkan abrasi di sisi utara kawasan Pantai Kuta. Swarsa mengaku sangat keberatan jika pembangunan itu mengganggu kenyamanan dan keamanan Pantai Kuta.
“Melakukan reklamasi sepanjang 500 meter itu sangat berpengaruh signifikan terhadap ombak yang ada di Pantai Kuta. Kami mengharapkan AP I untuk menyertakan kajian agar pengaruh negatif dari pembangunan itu tak begitu besar. Itu disanggupi oleh AP I. Kemarin AP I ingin menggandeng Universitas Udayana untuk melakukan kajian. Keputusan setuju dan tak setuju atas pembangunan itu bukan kapasitas pribadi sebagai bendesa, tetapi atas kesepakan bersama krama,” ujarnya. *cr64
MANGUPURA, NusaBali
“Kemarin (Senin, 28/8) kami mengundang Desa Adat Kuta, Tuban, dan Kelan. Maksud kami mengundang mereka untuk memberikan informasi secara resmi rencana pembangunan apron di Bandara I Ngusti Ngurah Rai. Kami hanya mengundang ketiga bendesa adat ini karena kemungkinan dalam pembangunan perluasan apron itu nanti areanya terdampak,” kata Kepala Bidang Humas Bandara Ngurah Rai Arie Ahsanurrohim dikonfirmasi, Selasa (29/8).
Arie menjelaskan dalam pertemuan itu pihak Angkasa Pura I (AP I) menyampaikan dua opsi yang akan dilakukan dalam pembanguan apron, yakni dengan reklamasi dan tiang pancang. Mendengar opsi yang disampaikan itu para bendesa adat yang hadir menyarankan agar dalam pembangunannya memperhatikan aspek lingkungan.
Menurut Arie, dalam rencana pembangunan apron ini pihak AP I memprioritaskan opsi tiang pancang. Namun setelah dilakukan kajian, opsi tiang pancang akan berdampak pada jam operasional bandara, terutama saat proses pembangunannya. Dimana bandara harus ditutup selama 12 jam setiap harinya.
“Penutupan itu dilakukan untuk menghindari kecelakaan penerbangan. Karena dalam pembangunan itu nanti akan menggunakan alat berat berukuran tinggi yang digunakan untuk menancapkan tiang pancang. Kalau pemerintah daerah bersama masyarakat Bali mendukung dengan cara reklamasi, AP I lebih siap,” lanjutnya.
Pihaknya mengaku sosialisasi ini akan terus lakukan sepanjang ada pihak yang ingin meminta penjelasan dari AP I. Prinsipnya sosialisasi diharapkan dapat dilaksanakan seefisien mungkin, sehingga proses pengerjaan tak terlambat. Diakuinya, pihak AP I sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Namun pada saat itu Bupati Giri Prasta meminta untuk melakukan presentasi yang lebih detail.
Terkait dengan pro kontra mengenai reklamasi di Bali, pihak AP I seutuhnya menyadari bahwa sesungguhnya reklamasi belum bisa diterima di Bali. Namun dirinya berpendapat jika reklamasi ini dilaksanakan berdasarkan kajian sosial dan ekonomi yang baik dan hanya satu kepentingan, yakni kepentingan negara maka tak akan terjadi pro kontra. Oleh karenanya pihak AP I mengharapkan semua pihak untuk secara bersama-sama terus melakukan sosialisasi yang masif, bahwa ini murni untuk kepentingan negara. Dimana pembangunan ini dilakukan untuk pengembangan kapasitas bandara, memajukan pariwisata, dan untuk mengimbangi kepadatan di bandara dalam jangka panjang.
Pihak AP I berharapa agar opsi pembangunan apron itu segera final. Arie menekankan proyek ini murni untuk kepentingan negara dan Bali. Jika nanti pada saatnya segera akan dilakukan pembangunan, namun masyarakat tak menghendaki reklamasi berarti nanti Bandara Ngurah Rai akan ditutup kurang lebih 12 jam. “Apakah pengusaha dan masyarakat Bali menghendaki itu? Dan kalau opsi reklamasi dilakukan dengan catatan semua kajian lengkap dan diterima oleh masyarakat dan pemerintah Bali,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Adat Kuta I Wayan Swarsa membenarkan pertemuan itu. Namun Swarsa menekankan pertemuan tersebut tanpa ada keputusan apapun dari masing-masing desa adat.
Rencanamya Desa Adat Kuta akan mengundang pihak AP I untuk datang mengikuti paruman desa terkait dengan rencana pembangunan itu. Kedua opsi terkait pembangunan itu sudah disampaikan oleh pihak AP I.
Swarsa mengatakan, bagi masyarakat Desa Adat Kuta, apapun yang dilakukan terutama dengan cara reklamasi agar tak mengganggu aliran arus ke Pantai Kuta, sehingga mengakibatkan abrasi di sisi utara kawasan Pantai Kuta. Swarsa mengaku sangat keberatan jika pembangunan itu mengganggu kenyamanan dan keamanan Pantai Kuta.
“Melakukan reklamasi sepanjang 500 meter itu sangat berpengaruh signifikan terhadap ombak yang ada di Pantai Kuta. Kami mengharapkan AP I untuk menyertakan kajian agar pengaruh negatif dari pembangunan itu tak begitu besar. Itu disanggupi oleh AP I. Kemarin AP I ingin menggandeng Universitas Udayana untuk melakukan kajian. Keputusan setuju dan tak setuju atas pembangunan itu bukan kapasitas pribadi sebagai bendesa, tetapi atas kesepakan bersama krama,” ujarnya. *cr64
Komentar