Masalah Krusial Pariwisata Bali Jadi Sorotan

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Rembug Wisata Menuju Pariwisata Bali yang Berkelanjutan’ yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) pada Sabtu (28/12) di atas kapal wisata Bounty Cruise, dari Pelabuhan Benoa menuju Nusa Penida.

Dalam diskusi tersebut, beberapa isu utama diangkat, mulai dari kemacetan akibat terbatasnya infrastruktur transportasi, banjir yang dipicu sistem drainase tersumbat, hingga masalah pengelolaan sampah yang belum tuntas. Selain itu, pelanggaran oleh wisatawan asing, baik dalam hal keimigrasian maupun usaha yang tidak sesuai aturan, juga menjadi sorotan penting.

Menurut Ketua Umum AMPB,  Gusti Kade Sutawa, persoalan-persoalan ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk ditangani secara komprehensif. "Notulensi hasil diskusi ini akan kami serahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali dan Gubernur Bali mendatang sebagai rekomendasi demi perbaikan pariwisata Bali," ujarnya. Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI), Agus Maha Usadha, menyampaikan bahwa pariwisata Bali seharusnya kembali ke tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal ini, menurut Agus, dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana.

Agus juga menyoroti tantangan baru dalam industri pariwisata, seperti perkembangan model bisnis di sektor food & beverage dan akomodasi yang membutuhkan investasi besar. “SDM pariwisata Bali harus mampu menata dan memetakan kesiapan sektor kepariwisataan agar tetap kompetitif di tengah persaingan global,” kata Agus. Analis kebijakan publik, Ketut Ngastawa, turut menyoroti pengelolaan sampah yang belum pernah tuntas di Bali. Ia mencontohkan Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah yang kini menjadi model terbaik dalam penanganan sampah, meskipun dulunya mengadopsi konsep TPS-3R dari Desa Adat Seminyak.

“Masalah utama adalah daya listrik yang terbatas. Mesin pengolahan sampah membutuhkan 26.000 watt agar optimal, tetapi anggaran tersebut belum pernah direstui oleh PLN,” jelas Ngastawa. Diskusi yang juga diikuti praktisi pariwisata Panudiana Khun yang juga Dewan Penasehat AMPB, dan anggota DPR RI dari Bali, I Nengah Senantara, juga menyoroti perilaku wisatawan asing yang kerap melanggar aturan, baik terkait keimigrasian maupun usaha yang dilakukan secara ilegal sehingga perlu penegakan hukum (law enforcement) untuk mencegah dampak negatif terhadap pariwisata Bali.

Sebagai penutup, diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi agar pariwisata Bali tetap berbasis budaya dan alam. Selain itu, diperlukan dukungan teknologi modern untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang lebih efisien.  Acara yang dipandu oleh Prof IB Raka Suardana, ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjokorda Bagus Pemayun, serta sejumlah tokoh dan pelaku pariwisata. Dengan adanya notulensi dari diskusi ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah nyata untuk mengatasi berbagai problematika pariwisata Bali dan memastikan keberlanjutan sektor ini ke depan. 7 mao