Trans Metro Dewata Resmi Stop Operasi

DENPASAR, NusaBali 

Pengguna layanan transportasi umum di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) mendapat kado tahun baru 2025 yang kurang mengenakkan. Bus Trans Metro Dewata yang mengaspal sejak tahun 2020 lalu resmi berhenti beroperasi di hari pertama tahun 2025, Rabu (1/1). Pernyataan berhenti beroperasinya Bus Trans Metro Dewata ini disampaikan manajamen melalui unggahan di Instagram @transmetrodewata, Rabu kemarin.

Diputusnya anggaran bus berkelir merah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI jadi sebab layanan transportasi yang telah berjalan 4 tahun ini berhenti beroperasi. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang menerima warisan operasional, juga tidak siap menganggarkan biaya pengelolaan yang menyentuh angka Rp 90 miliar per tahun. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta menjelaskan layanan Trans Metro Dewata merupakan program Pemerintah Pusat yang sumber penganggarannya berasal dari APBN Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat.

"Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan," jelas Samsi, Rabu kemarin. Samsi mengatakan, Pemprov Bali saat ini belum bisa menerima estafet pengelolaan operasional Trans Metro Dewata. Pihaknya meminta waktu persiapan secara kelembagaan dan terutama terkait penyiapan anggaran. Kesiapan kelembagaan yang dimaksud berkaitan dengan unit pengelola yang bisa mengakomodasikan sharing pendanaan dari berbagai pihak dan pengeluarannya untuk berbagai komponen pembiayaan yang beragam. 

“Seluruhnya (kebutuhan pendanaan) sekitar Rp90 miliar dengan manajemen koridornya, operasional sendiri sekitar Rp82 miliar, APBN 2025 tidak menyiapkan sebesar itu,” ujar Samsi. Samsi menegaskan, Pemprov Bali berkomitmen untuk melakukan hand over (pengambilalihan) layanan bus secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemprov Bali pun telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada APBD 2025. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Pemprov Bali, tambah Samsi, saat ini juga sedang melakukan negosiasi dengan Kemenhub untuk meminta alokasi dana operasional bus Trans Metro Dewata. "Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya layanan transportasi umum berkualitas di wilayah Provinsi Bali ke depan," ujar Samsi. Dishub, lanjut Samsi, memahami sepenuhnya pelayanan bus Trans Metro Dewata ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan di wilayah Sarbagita. "Bali merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan strategis nasional. Pada kawasan semacam ini diperlukan dukungan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pemenuhan layanan transportasi baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota," kata dia.

Sementara itu, Manajer Operasional Trans Metro Dewata Ida Bagus Eka Budi berharap berhentinya layanan bus saat ini hanya sementara. "Semoga sementara. Besok di (Terminal) Ubung pimpinan akan berikan briefing ke seluruh karyawan dan informasi layanan Teman Bus kepada komunitas," kata Budi. Sebanyak 228 sopir bus Trans Metro Dewata (TMD) terkena dampak langsung akibat pemberhentian operasional transportasi publik itu sejak 1 Januari 2024. Total keseluruhan personel yang terdampak mencapai 317 orang, sebagian besar merupakan sopir. 

Saat ini, operasional TMD hanya menyisakan petugas keamanan di dua garasi utama, yakni Terminal Ubung dan Sentral Parkir Kuta. Untuk diketahui, kehadiran Trans Metro Dewata punya niatan untuk memantik masyarakat perkotaan Bali menggunakan transportasi umum. Modifikasi koridor atau rute layanan beberapa kali dilakukan untuk merespons permintaan pasar, namun peningkatan pengguna layanan masih belum sesuai harapan. 

Data menunjukkan penurunan jumlah penumpang Trans Metro Dewata sejak Januari hingga 22 Desember 2024, dengan total 1.700.548 penumpang atau rata-rata 5.109 orang per hari. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2.074.339 penumpang pada 2023 dan 2.390.745 penumpang pada 2022. Belum adanya kendaraan pengumpan yang mengantar warga dari kantong-kantong perumahan disinyalir banyak pihak jadi penyebab utama 'gagalnya' Trans Metro Dewata menyentuh hati masyarakat. 

Sebelumnya belum jelasnya kelanjutan Trans Metro Dewata mengaspal di tahun 2025 mendapat tentangan dari sebagian masyarakat. Muncul petisi pada laman change.org berjudul Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata sebagai Transportasi Publik di Bali yang kini telah ditandatangani lebih dari 2.000 orang. Menurut petisi tersebut layanan Trans Metro Dewata sangat membantu bagi pekerja, pedagang, wisatawan, dan pelajar. 7