Operator Trans Metro Dewata Tidak PHK Karyawan sambil Menunggu Deal Pemprov-Kemenhub
Trans Metro Dewata
PT Satria Trans Jaya
Ketut Edi Dharmaputra
Kemenhub
Pemprov Bali
Dishub bali
Transportasi Publik
BRT
Sarbagita
DENPASAR, NusaBali.com - PT Satria Trans Jaya selaku operator Trans Metro Dewata (TMD) memutuskan mempertahankan seluruh karyawan pasca berhenti operasi, Rabu (1/1/2025), akibat pembiayaannya dihentikan Kementerian Perhubungan.
Hal ini disampaikan Direktur PT Satria Trans Jaya I Ketut Edi Dharmaputra usai bertemu para karyawan di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025). Keputusan ini diambil sambil menunggu kabar baik dari koordinasi Pemerintah Provinsi Bali dan Kemenhub.
“Sementara tidak kami tidak mem-PHK-kan, tadi sudah disampaikan bahwa kami tahu dan paham mereka ini tulang punggung keluarga,” ujar Edi Dharmaputra.
Secara formal, karyawan yang menandatangani kontrak 1 Januari 2024 lalu telah berakhir masa kontraknya per 31 Desember 2024. Namun, perusahaan memilih tidak mem-PHK karyawan yang terdiri dari sopir, keamanan, mekanik, cleaning service, dan lain-lain ini.
Selain tidak di-PHK, seluruh karyawan juga akan mendapat gaji ke-13 untuk Januari 2025 ini. Kata Edi Dharmaputra, jumlah seluruh pekerja operasional TMD di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebanyak 317 orang.
“Selanjutnya kami menunggu koordinasi yang sedang dilakukan Pemprov Bali dan Kemenhub karena 31 Desember kemarin Bapak Pj Gubernur telah bersurat ke Bapak Menteri yang menyatakan kesiapan untuk handover (serah terima),” tutur Edi Dharmaputra.
Kata Edi yang juga eks Ketua DPD Organda Bali ini, Pemprov Bali menyatakan siap mengambilalih TMD pada Juli 2025 ini. Akan tetapi, pengambilalihan hanya untuk satu koridor saja yaitu Koridor 2 rute Terminal Ubung-Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sedangkan, untuk lima koridor lainnya sedang diusahakan untuk melobi Kemenhub agar mau membiayai pengoperasiannya. “Harapannya (lima koridor) ini masih bisa dibiayai Pusat untuk nanti secara bertahap diambil alih Provinsi,” imbuh Edi Dharmaputra.
Meski sudah mendapat kepastian sementara dari perusahaan, karyawan khususnya sopir masih tetap bimbang dengan situasi ini. Sebab, belum ada kepastian soal mata pencaharian mereka di Februari-Juli 2025 pasca mendapat gaji ke-13.
“Kami belum diizinkan pindah ke luar sementara ini, diminta menunggu. Jadi pekerjaan kami sekarang ya 3M, ‘mamengong, mamedem, madaar’ (bengong, tidur, makan),” ungkap Dewa Putu Arnawa, koordinator sopir TMD Koridor 4 Terminal Ubung-Ubud Monkey Forest.
Di satu sisi, perusahaan tidak mem-PHK mereka. Di sisi lain, belum dapat dipastikan soal apakah TMD akan kembali mengaspal secara penuh di 2025 ini. “Selama belum ada keputusan dari perusahaan, kami tidak boleh dulu pindah kerja keluar,” beber Dewa.
Meski begitu, karyawan mengapresiasi upaya perusahaan untuk memperjuangkan nasib karyawan dan penumpang. Mereka juga mengaku selalu siap kapan pun diminta untuk kembali beroperasi di koridor masing-masing.
Sementara itu, Edi Dharmaputra berharap penyelesaian ‘deal’ Pemprov Bali-Kemenhub bisa dilakukan lebih cepat. Sehingga, tidak terjadi stagnasi transportasi publik di Pulau Dewata yang akhirnya akan merugikan masyarakat secara umum.
“Kami menunggu pelaksanaannya. Kalau Pusat dan Provinsi sudah deal, TMD akan beroperasi kembali,” tandas Edi Dharmaputra. *rat
“Sementara tidak kami tidak mem-PHK-kan, tadi sudah disampaikan bahwa kami tahu dan paham mereka ini tulang punggung keluarga,” ujar Edi Dharmaputra.
Secara formal, karyawan yang menandatangani kontrak 1 Januari 2024 lalu telah berakhir masa kontraknya per 31 Desember 2024. Namun, perusahaan memilih tidak mem-PHK karyawan yang terdiri dari sopir, keamanan, mekanik, cleaning service, dan lain-lain ini.
Selain tidak di-PHK, seluruh karyawan juga akan mendapat gaji ke-13 untuk Januari 2025 ini. Kata Edi Dharmaputra, jumlah seluruh pekerja operasional TMD di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebanyak 317 orang.
“Selanjutnya kami menunggu koordinasi yang sedang dilakukan Pemprov Bali dan Kemenhub karena 31 Desember kemarin Bapak Pj Gubernur telah bersurat ke Bapak Menteri yang menyatakan kesiapan untuk handover (serah terima),” tutur Edi Dharmaputra.
Kata Edi yang juga eks Ketua DPD Organda Bali ini, Pemprov Bali menyatakan siap mengambilalih TMD pada Juli 2025 ini. Akan tetapi, pengambilalihan hanya untuk satu koridor saja yaitu Koridor 2 rute Terminal Ubung-Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sedangkan, untuk lima koridor lainnya sedang diusahakan untuk melobi Kemenhub agar mau membiayai pengoperasiannya. “Harapannya (lima koridor) ini masih bisa dibiayai Pusat untuk nanti secara bertahap diambil alih Provinsi,” imbuh Edi Dharmaputra.
Meski sudah mendapat kepastian sementara dari perusahaan, karyawan khususnya sopir masih tetap bimbang dengan situasi ini. Sebab, belum ada kepastian soal mata pencaharian mereka di Februari-Juli 2025 pasca mendapat gaji ke-13.
“Kami belum diizinkan pindah ke luar sementara ini, diminta menunggu. Jadi pekerjaan kami sekarang ya 3M, ‘mamengong, mamedem, madaar’ (bengong, tidur, makan),” ungkap Dewa Putu Arnawa, koordinator sopir TMD Koridor 4 Terminal Ubung-Ubud Monkey Forest.
Di satu sisi, perusahaan tidak mem-PHK mereka. Di sisi lain, belum dapat dipastikan soal apakah TMD akan kembali mengaspal secara penuh di 2025 ini. “Selama belum ada keputusan dari perusahaan, kami tidak boleh dulu pindah kerja keluar,” beber Dewa.
Meski begitu, karyawan mengapresiasi upaya perusahaan untuk memperjuangkan nasib karyawan dan penumpang. Mereka juga mengaku selalu siap kapan pun diminta untuk kembali beroperasi di koridor masing-masing.
Sementara itu, Edi Dharmaputra berharap penyelesaian ‘deal’ Pemprov Bali-Kemenhub bisa dilakukan lebih cepat. Sehingga, tidak terjadi stagnasi transportasi publik di Pulau Dewata yang akhirnya akan merugikan masyarakat secara umum.
“Kami menunggu pelaksanaannya. Kalau Pusat dan Provinsi sudah deal, TMD akan beroperasi kembali,” tandas Edi Dharmaputra. *rat
Komentar