MTI Minta Pemprov Bali dan Sarbagita Ngrombo Biayai Trans Metro Dewata
Masyarakat Transportasi Indonesia
MTI Bali
Made Rai Ridharta
Trans Metro Dewata
Sarbagita
Pemprov Bali
TMD
PT Satria Trans Jaya
fiskal
Ngrombo
Kemenhub
DENPASAR, NusaBali.com - Penyebab utama Trans Metro Dewata (TMD) berhenti operasi adalah penghentian pembiayaan dari Kementerian Perhubungan. Kemudian, operasional TMD diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali yang dalam posisi belum siap, terutama secara fiskal.
Sejak diluncurkan 9 September 2020 silam, TMD menjadi kebijakan stimulus Kemenhub yang dibiayai APBN untuk merangsang pembentukan sistem transportasi publik berbasis bus raya terpadu (BRT) di daerah. Namun, mulai tahun 2025, APBN tidak menganggarkan hal ini lagi.
Pengelolaan TMD yang sebelumnya dilakukan Kemenhub melalui kontrak langsung dengan PT Satria Trans Jaya dihentikan. Lantas, masa depan warisan Kemenhub ini diserahkan kepada Pemprov Bali yang belum mampu menganggarkan biaya penuh menyentuh Rp 90 miliar.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali I Made Rai Ridharta tidak menafikan bahwa pengambilalihan TMD dalam waktu singkat memang sukar jika hanya dilakukan Pemprov Bali. Mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah (pemda) dan alur penganggarannya.
Kata Rai, cara yang paling cepat untuk menghidupkan kembali operasional TMD memang dengan dibiayai Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenhub. Sebab, hanya perlu memperpanjang kontrak yang sebelumnya sempat berjalan dengan operator TMD.
Meski begitu, bukan berarti pemda boleh cuci tangan. Pemda diminta berkomitmen untuk mengambil alih TMD secara bertahap. Apabila, dirasa berat jika Pemprov Bali saja yang ambil alih, ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang merupakan wilayah layanan TMD, yang mestinya bisa diajak ngrombo (gotong-royong).
“Sebetulnya ada lima pemda yang dilayani TMD ini, ada provinsi dan Sarbagita. Harapan kami, kelima pemda ini duduk bareng,” tutur Rai, ditemui di sela acara Gerakan Sosial Kembalikan Layanan Operasional BTS Bali di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).
MTI menilai, biaya operasional yang mencapai Rp 82 miliar dari biaya total Rp 90 miliar dapat dipecah bersama-sama pemda di Sarbagita. Misalkan, dipecah rata Rp 16 miliar per pemda atau dengan mekanisme lain yang disepakati agar TMD dapat dioperasikan kembali.
“Pesan kami khusus untuk Badung, kami berharap Badung bisa melayani karena kita tahu fiskal Badung itu kuat. Sehingga, kabupaten/kota lain yang pendapatannya tidak sebesar Badung bisa lebih ringan,” tegas Rai.
MTI menilai keberadaan sistem transportasi massal sangat penting untuk mengurangi beban volume kendaraan di jalan raya. Dengan berhentinya operasional TMD, dapat dipastikan masyarakat yang mengandalkan transportasi publik kembali ke jalan raya dengan kendaraan pribadi.
Operator TMD, PT Satria Trans Jaya, mengungkapkan, ada lebih dari 5.000 penumpang yang dilayani TMD setiap hari. Rai menilai, untuk mengumpulkan penumpang sebanyak ini tidak mudah dan berhentinya operasional TMD kontraproduktif dengan pengembangan sistem transportasi massal.
“Kalau ini (mobilitas masyarakat) kembali ke pola lama, kemudian baru datang lagi operasional (TMD), akan susah mengumpulkan (penumpang). Bukan mulai dari nol lagi tapi dari minus,” beber Rai. *rat
Pengelolaan TMD yang sebelumnya dilakukan Kemenhub melalui kontrak langsung dengan PT Satria Trans Jaya dihentikan. Lantas, masa depan warisan Kemenhub ini diserahkan kepada Pemprov Bali yang belum mampu menganggarkan biaya penuh menyentuh Rp 90 miliar.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali I Made Rai Ridharta tidak menafikan bahwa pengambilalihan TMD dalam waktu singkat memang sukar jika hanya dilakukan Pemprov Bali. Mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah (pemda) dan alur penganggarannya.
Kata Rai, cara yang paling cepat untuk menghidupkan kembali operasional TMD memang dengan dibiayai Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenhub. Sebab, hanya perlu memperpanjang kontrak yang sebelumnya sempat berjalan dengan operator TMD.
Meski begitu, bukan berarti pemda boleh cuci tangan. Pemda diminta berkomitmen untuk mengambil alih TMD secara bertahap. Apabila, dirasa berat jika Pemprov Bali saja yang ambil alih, ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang merupakan wilayah layanan TMD, yang mestinya bisa diajak ngrombo (gotong-royong).
“Sebetulnya ada lima pemda yang dilayani TMD ini, ada provinsi dan Sarbagita. Harapan kami, kelima pemda ini duduk bareng,” tutur Rai, ditemui di sela acara Gerakan Sosial Kembalikan Layanan Operasional BTS Bali di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).
MTI menilai, biaya operasional yang mencapai Rp 82 miliar dari biaya total Rp 90 miliar dapat dipecah bersama-sama pemda di Sarbagita. Misalkan, dipecah rata Rp 16 miliar per pemda atau dengan mekanisme lain yang disepakati agar TMD dapat dioperasikan kembali.
“Pesan kami khusus untuk Badung, kami berharap Badung bisa melayani karena kita tahu fiskal Badung itu kuat. Sehingga, kabupaten/kota lain yang pendapatannya tidak sebesar Badung bisa lebih ringan,” tegas Rai.
MTI menilai keberadaan sistem transportasi massal sangat penting untuk mengurangi beban volume kendaraan di jalan raya. Dengan berhentinya operasional TMD, dapat dipastikan masyarakat yang mengandalkan transportasi publik kembali ke jalan raya dengan kendaraan pribadi.
Operator TMD, PT Satria Trans Jaya, mengungkapkan, ada lebih dari 5.000 penumpang yang dilayani TMD setiap hari. Rai menilai, untuk mengumpulkan penumpang sebanyak ini tidak mudah dan berhentinya operasional TMD kontraproduktif dengan pengembangan sistem transportasi massal.
“Kalau ini (mobilitas masyarakat) kembali ke pola lama, kemudian baru datang lagi operasional (TMD), akan susah mengumpulkan (penumpang). Bukan mulai dari nol lagi tapi dari minus,” beber Rai. *rat
Komentar