Tenaga Non ASN Pertanyakan Status Kelulusan Seleksi PPPK
Lega Setelah Dapat Prioritas di Tahap Kedua
SINGARAJA, NusaBali - Puluhan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Buleleng, mendatangi gedung DPRD Buleleng, Rabu (8/1) kemarin.
Mereka menyampaikan keresahannya, terkait status kelulusan pada seleksi PPPK. Mereka dinyatakan belum bisa mengisi formasi, namun sudah mengabdi bertahun-tahun dan sudah masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Salah satu tenaga non ASN, Wayan Septiana, memaparkan dalam seleksi PPPK tenaga non ASN lingkup Pemkab Buleleng (khusus yang masuk data BKN) ada total 269 orang pelamar setelah pengumuman mendapat kode R2 dan R3. Sebanyak 248 orang diantaranya adalah tenaga kependidikan. Dua kode dalam pengumuman yang dirilis resmi BKN menyatakan peserta yang bersangkutan belum dapat mengisi formasi.
“Perasaan kami sebelumnya kacau, kami dinyatakan lulus tetapi tidak dapat formasi. Kami ingin menanyakan kejelasan kondisi kami kedepannya dengan situasi ini. Tetapi setelah ada penjelasan tadi kami merasa senang, lega, dan sudah ada titik terang. Selanjutnya kami menunggu optimalisasi seperti yang dijelaskan BKPSDM tadi,” ucap pegawai perpustakaan SMPN 1 Busungbiu yang sudah mengabdi selama 9 tahun ini.
Kedatangan puluhan perwakilan tenaga Non ASN yang belum dapat mengisi formasi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya dan Komisi IV DPRD Buleleng. Dalam pertemuan di ruang komisi gabungan ini, DPRD Buleleng juga mengundang Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Buleleng I Nyoman Wisandika menjelaskan, seleksi PPPK untuk tenaga non ASN lingkup Pemkab Buleleng khusus yang sudah masuk data BKN, sudah berproses sejak Maret 2024. Namun dalam proses seleksi, aturannya terus berubah hingga terkini ada seleksi PPPK tahap kedua yang pendaftarannya diperpanjang hingga Rabu (15/1) mendatang.
“Peserta seleksi yang belum bisa mengisi formasi ini terjadi karena ada penumpukan pelamar yang melebihi formasi yang dibuka. Tidak bisa dipungkiri karena keterbatasan jumlah formasi yang dibuka sedangkan tenaga non ASN cukup banyak,” terang Wisandika yang didampingi fungsional analis sumber daya manusia aparatur, Putu Ayu Willy Indah Sari.
Menurutnya, yang status di pengumuman kelulusan masih R2 dan R3 akan dilakukan optimalisasi formasi berbarengan dengan pengolahan hasil PPPK tahap II. Namun ditegaskan peserta seleksi R2 dan R3 tidak perlu mendaftar dan ikut tes lagi. Mereka pun dipastikan mendapat prioritas untuk penempatan di formasi PPPK yang masih tersisa.
“Pengolahan data bersama itu nanti yang diprioritaskan pertama peserta dari Tenaga Honorer K2 (THK2), tenaga non ASN yang sudah terdata di BKN. Setelah dua prioritas ini habis, baru akan mengambil dari peserta seleksi tahap II,” imbuh Wisandika.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, mengatakan dewan sebagai perwakilan masyarakat, berkewajiban menjembatani persoalan yang terjadi untuk segera mendapatkan solusi. Terlebih aspirasi tenaga non ASN yang sudah mengabdi lama untuk daerah.
“Terkait dengan rekrutmen tenaga non ASN ini, kita mengapresiasi kuota yang dibuka pemerintah. Tetapi ketika ada yang tercecer perlu dipertanyakan langsung nanti ke Kemenpan RB kalau bisa yang mengabdi 2 tahun keatas selesaikan semua, seperti sopir, tata usaha,” terang Ngurah Arya.
Dalam kesempatan tersebut, tenaga Non ASN yang belum bisa mengisi formasi akan tetap bekerja sampai keluar petunjuk teknis optimalisasi. Sembari menunggu kepastian, gaji mereka tetap akan dibayarkan sesuai dengan sumber anggaran sebelumnya. “Kalau yang bertugas di sekolah masih bisa pakai dana BOS, kalau yang di instansi kami juga masih pos anggarannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Buleleng Putu Ariadi.7 k23
1
Komentar