Krisis Lahan Parkir Picu Kemacetan di Tanjung Benoa
Tak adanya lahan parkir representatif di kawasan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, membuat lalu lintas di daerah tujuan wisata bahari itu semrawut.
MANGUPURA, NusaBali
Tak jarang kendaraan wisatawan terpakir di bahu jalan dan di atas trotoar. Kondisi ini menyebabkan Jalan Pratama yang menjadi satu-satunya jalan menuju Tanjung Benoa kerap macet. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma dikonfirmasi, Senin (4/9), mengatakan pihaknya belum bisa menyediakan lahan parkir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah tak adanya lahan. Dirinya berharap ada kerja sama dengan desa adat setempat untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Memang di kawasan Tanjung Benoa itu ketersediaan lahan parkir kurang. Kami berharap adanya kerja sama dari tokoh masyarakat setempat. Kalau ada lahan yang bisa digunakan segera mengajukan/mengusulkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang akan memutuskan apakah dibeli atau disewa. Yang pasti prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui instansi yang menangani pertanahan. Nanti kami akan fasilitasi,” ujarnya.
Selain dipengaruhi oleh kurangnya lahan parkir, kemacetan juga dipicu tidak adanya jalur alternatif. Menurutnya kondisi Jalan Pratama sebagai satu-satunya jalan ke Tanjung Benoa kini tak bisa menampung banyaknya kendaraan. Oleh karenanya, selain menyiapkan lahan parkir yang representatif pihaknya juga mengharapkan adanya jalur alternatif.
“Untuk mengatasi masalah kemacetan di sana diperlukan adanya jalan lingkar sebagai jalur alternatif. Lantaran menuju ke Tanjung Benoa memang tidak ada jalan alternatif. Jalan keluar masuk hanya satu. Mudah-mudahan jalan lingkar segera bisa terwujud sehingga masalah kemacetan segera teratasi,” tutur AA Yuda Dharma.
Karena pengadaan tempat parkir dan jalan lingkar membutuhkan proses panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat setempat. “Untuk mencari solusi jangka pendek, kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan lurah dan camat serta instansi teknis terkait. Kondisi seperti ini diperlukan sinergitas untuk mencari solusinya yang tidak semata-mata hanya Dishub, tetapi diperlukan pemikiran bersama yang terkait, baik dari konteks kewilayahan maupun kewenangan,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya mengharapkan kesadaran pengendara agar tak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. “Penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk parkir kendaraan tentunya kita akan tegur dan tertibkan bersama Pol PP. Saya mengimbau kepada pengusaha agar lebih tertib dalam mengatur kendaraan dan memarkir kendaraannya,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Badung dari Kuta Selatan I Ketut Tama Tenaya berharapa agar masalah ini menjadi perhatian Pemkab Badung. Menurutnya akibat kurangnya lahan parkir ini menyebabkan banyak pengendara parkir di bahu jalan. “Kita ketahui bersama jalan menuju ke Tanjung Benoa itu hanya ada satu. Ketika terjadi kemacetan tak ada jalur alternatif yang dapat dilalui,” ucapnya, Minggu (3/9).
Tama Tenaya mengaku sering mendapat keluhan masyarakat soal minimnya lahan parkir di Tanjung Benoa. Dia khawatir jika hal ini tak segera ditangani akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Tanjung Benoa.
“Tempat parkir di Tanjung Benoa harus diseriusi. Pemkab Badung harus segera mengajukan ke pemprov, kalau akan menggunakan lahan pemprov. Biar cepat kontrak saja lahan pemprov sharing dengan desa adat,” usulnya. *cr64
“Memang di kawasan Tanjung Benoa itu ketersediaan lahan parkir kurang. Kami berharap adanya kerja sama dari tokoh masyarakat setempat. Kalau ada lahan yang bisa digunakan segera mengajukan/mengusulkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang akan memutuskan apakah dibeli atau disewa. Yang pasti prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui instansi yang menangani pertanahan. Nanti kami akan fasilitasi,” ujarnya.
Selain dipengaruhi oleh kurangnya lahan parkir, kemacetan juga dipicu tidak adanya jalur alternatif. Menurutnya kondisi Jalan Pratama sebagai satu-satunya jalan ke Tanjung Benoa kini tak bisa menampung banyaknya kendaraan. Oleh karenanya, selain menyiapkan lahan parkir yang representatif pihaknya juga mengharapkan adanya jalur alternatif.
“Untuk mengatasi masalah kemacetan di sana diperlukan adanya jalan lingkar sebagai jalur alternatif. Lantaran menuju ke Tanjung Benoa memang tidak ada jalan alternatif. Jalan keluar masuk hanya satu. Mudah-mudahan jalan lingkar segera bisa terwujud sehingga masalah kemacetan segera teratasi,” tutur AA Yuda Dharma.
Karena pengadaan tempat parkir dan jalan lingkar membutuhkan proses panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat setempat. “Untuk mencari solusi jangka pendek, kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan lurah dan camat serta instansi teknis terkait. Kondisi seperti ini diperlukan sinergitas untuk mencari solusinya yang tidak semata-mata hanya Dishub, tetapi diperlukan pemikiran bersama yang terkait, baik dari konteks kewilayahan maupun kewenangan,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya mengharapkan kesadaran pengendara agar tak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. “Penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk parkir kendaraan tentunya kita akan tegur dan tertibkan bersama Pol PP. Saya mengimbau kepada pengusaha agar lebih tertib dalam mengatur kendaraan dan memarkir kendaraannya,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Badung dari Kuta Selatan I Ketut Tama Tenaya berharapa agar masalah ini menjadi perhatian Pemkab Badung. Menurutnya akibat kurangnya lahan parkir ini menyebabkan banyak pengendara parkir di bahu jalan. “Kita ketahui bersama jalan menuju ke Tanjung Benoa itu hanya ada satu. Ketika terjadi kemacetan tak ada jalur alternatif yang dapat dilalui,” ucapnya, Minggu (3/9).
Tama Tenaya mengaku sering mendapat keluhan masyarakat soal minimnya lahan parkir di Tanjung Benoa. Dia khawatir jika hal ini tak segera ditangani akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Tanjung Benoa.
“Tempat parkir di Tanjung Benoa harus diseriusi. Pemkab Badung harus segera mengajukan ke pemprov, kalau akan menggunakan lahan pemprov. Biar cepat kontrak saja lahan pemprov sharing dengan desa adat,” usulnya. *cr64
Komentar