Masih Timpang, Pemprov Bali Akselerasi Pemerataan Ekonomi

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 kami buat transformasi ekonomi Bali agar pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan bisa tumbuh,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat ditemui di sela-sela acara seminar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (14/1). Menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Bali secara total tercatat sebesar Rp 30 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan APBD di Provinsi Jakarta yang mencapai Rp 88 triliun atau APBD rata-rata di Pulau Jawa berjumlah sekitar Rp 60 triliun. 

Wiasthana mengatakan pemerataan pembangunan di Bali saat ini belum optimal  dan salah satu faktor utama yang menghambat adalah terbatasnya anggaran.

“Anggaran kita setengahnya itu (Jakarta dan Jawa), tentu ada kesulitan untuk mengakselerasi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bali. Tetapi, kita terus berupaya,” katanya. 

Dengan program yang tepat isu ini diyakini akan terjawab pelan-pelan. “Mungkin ada isu apa misalnya pembangunan bandara itu kan politik, belum kajian ya itu politik. Nah kemudian sumber-sumber ekonomi seperti menara Turyapada sudah mau operasi, mudah-mudahan nanti ekonomi di wilayah Bali tengah tumbuh untuk UMKM kita di situ dan seterusnya, jadi sudah kita upayakan sekarang tinggal mengakselerasinya,” lanjutnya.

Selain itu, Wiasthana mengakui Provinsi Bali saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam ketimpangan antar sektor dan antar wilayah. Meskipun dikatakan Bali menunjukkan kemajuan dalam sektor ekonomi, ketimpangan yang ada tetap menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. "Ketimpangan pembangunan di Bali ada dua. Yang pertama adalah ketimpangan antar sektor, di mana sektor pariwisata masih mendominasi hampir 75% kontribusi ekonomi Bali. Sementara sektor lainnya, seperti pertanian, masih kecil sekali. Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata," jelasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kedua, yaitu ketimpangan antar wilayah. Bali Selatan yang meliputi Denpasar, Badung, dan sekitarnya, telah mengalami pembangunan yang sangat pesat, terutama dalam sektor pariwisata. Pembangunan di wilayah selatan ini sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi wilayah utara dan timur Bali, seperti Klungkung, Karangasem, dan Buleleng, masih tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi.

"Sektor pariwisata Bali memang luar biasa perkembangannya, namun di sisi lain kita harus mendorong ekonomi di luar Bali Selatan karena memang sudah sangat padat,” ucapnya. Wiasthana mengatakan Pemerintah Daerah Bali saat ini telah berupaya untuk mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di luar Selatan melalui berbagai program. “Pusat-pusat ekonomi baru di luar selatan kita sudah bangun seperti pelabuhan di Nusa Penida, jalan shortcut, kemudian Pelabuhan-pelabuhan di luar Badung dan Denpasar sudah kita bangun, ini maksudnya supaya pertumbuhan ekonomi bergeser, ini kita akui di selatan sudah krodit," tukasnya.

Selain itu, mengenai angka kemiskinan, meskipun Bali mencatatkan angka kemiskinan yang rendah dan memiliki angka pengangguran yang sangat rendah bahkan secara nasional, Wiasthana mengungkapkan data tersebut tidak serta merta membuat pemerintah puas.

“Memang di data kita bagus, ternyata di balik itu ada hal yang harus kita jawab, Bali kemiskinan terendah tapi kalau dilihat ke daerah misalnya di Klungkung, Karangasem, Buleleng masih tinggi. Nah ini kan di luar selatan semua. Denpasar dan Badung penyumbang angka kemiskinan rendah di Bali, itu karena pertumbuhan ekonomi di sini tinggi, itu kan relevan dengan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Wiasthana juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam membantu pemerataan pembangunan di Bali. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk Bali, dan dalam hal ini kata dia, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Bali sudah selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada di Jakarta. 

“Secara dokumen kita wajib selaras, misalnya pusat ingin kita punya energi terbarukan kita siapkan di Bali, ingin ketahanan pangan kita siapkan di Bali, kita beri subsidi pupuk. Kemudian bebas pajak bumi bangunan di kabupaten sudah jalankan, nah tinggal mungkin mendorong bagaimana supaya seluruh stakeholder bersinergi,” tandasnya. Bali juga masih mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui program Pembangunan Strategis Nasional (PSN). Meskipun beberapa proyek, seperti pembangunan bandara telah keluar dari daftar PSN, proyek lainnya, seperti pengelolaan sampah dan pembangunan tol, masih tetap menjadi PSN. “Program PSN itu artinya prioritas nasional, tetapi meskipun ada proyek yang keluar dari PSN, Bali tetap mendapatkan perhatian dengan berbagai proyek lain yang didukung oleh pemerintah pusat. Tidak harus masuk PSN untuk mendapatkan dukungan anggaran,” jelasnya. Meskipun Bali telah mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada pekerjaan rumah yang besar dalam hal pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Bali berharap agar seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat bekerja sama untuk memantau dan menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan ini, demi menciptakan Bali yang lebih sejahtera dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 7 cr79