Pemprov Hidupkan 1 Koridor TMD
Pemprov Bali bakal memulai operasional Trans Metro Dewata pada Juli 2025, namun dengan satu koridor.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menghidupkan kembali transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) yang dihentikam operasionalnya oleh pemerintah pusat sejak Rabu (1/1/2025).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta di Denpasar, Selasa (14/1), mengatakan, Pemprov Bali sepakat memulai operasionalnya pada Juli 2025, namun dengan satu koridor yang sudah dimiliki pemerintah daerah.
“Tahun ini (operasional Trans Metro Dewata) arahan Pak Pj Gubernur kan Juli ya, rencana begitu tapi yang ada di provinsi hanya satu koridor ya, dan sekarang kebutuhannya hampir seluruh koridor,” kata dia.
Samsi mengatakan, untuk sementara Dishub Bali mengoptimalkan Bus Sarbagita sebagai pengganti bus canggih Trans Metro Dewata dan hanya melayani dua koridor.
Sebelumnya Trans Metro Dewata melayani enam koridor, sehingga pemerintah daerah harus menyusun langkah antisipasi agar sesuai kebutuhan nantinya.
“Ini harus persiapan dulu, tidak bisa sekaligus karena berproses, harus lelang dulu, kemudian nanti penyelesaian standar pelayanan minimalnya, karena hasil evaluasi juga ternyata load factor-nya memang masih belum memenuhi,” ujar Samsi.
Pemprov Bali juga masih mendorong keterlibatan kabupaten/kota yang dilalui bus untuk ikut berkontribusi dalam pendanaan, sebab berat bagi mereka untuk membayar operasional yang mencapai Rp 80 miliar sendirian.
“Ini akan segera dilakukan koordinasi oleh pimpinan untuk bisa komunikasi antarpimpinan, harus ngrombo, harus patungan tidak bisa sendiri ini, kasihan kalau provinsi terlalu berat. Kalau misalnya bersama-sama itu akan lebih ringan,” kata Samsi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali Terpilih Wayan Koster menyampaikan prioritas untuk menghidupkan kembali Bus Trans Metro Dewata menjadi transportasi publik itu setelah dilantik setelah pleno penetapan oleh KPU Bali.
“Bus, iya prioritas,” ucapnya di Kabupaten Badung, Kamis (9/1/2025).
Diketahui, transportasi publik yang menghubungkan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) itu berhenti beroperasi pada 1 Januari 2025 setelah pemerintah pusat sebagai pemilik program tidak melanjutkan karena keterbatasan anggaran.
Gubernur Bali terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 ini merasa transportasi publik canggih tersebut penting sehingga harus dihidupkan, namun operasionalnya harus dikaji sebab jika dihidupkan kembali menjadi tanggung jawab daerah, bukan pusat lagi.
“Mau dihidupkan tapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, dan efisien penyelenggaraannya,” ujar Koster.
Disinggung soal metode pembayaran, Ketua DPD PDIP Bali itu menyampaikan ide untuk membagi beban biaya, mengingat untuk operasional Bus Trans Metro Dewata membutuhkan dana lebih dari Rp 80 miliar sehingga menjadi beban berat bagi provinsi jika menanggung sendirian.
Opsi membagi beban biaya Trans Metro Dewata juga sempat disarankan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), lantaran transportasi publik ini melayani Sarbagita, sehingga Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan dapat saling berbagi.
“Sharing nanti APBD Bali dengan APBD kabupaten dan kota,” ucap politisi kelahiran Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, itu.
Pasangan Wayan Koster – Giri Prasta sendiri memang melihat masalah di jalan seperti kemacetan dan infrastruktur pendukung merupakan kebutuhan sangat mendesak bagi Bali, terutama di kawasan wisata Sarbagita.
Belum lama muncul perdebatan soal keberadaan taksi online yang merugikan sopir pariwisata konvensional karena tidak tertib, dan menjadi salah satu penyumbang kemacetan karena berhenti di sepanjang jalan.
“Saya kira ini keluhan yang sudah lama dan saya menangkap itu sebagai suatu hal yang sangat positif, memang saya bersama pak wagub sudah merancang untuk mengambil kebijakan mengatasi masalah tersebut sesegera mungkin,” tandas Koster. 7 ant
1
Komentar