DPRD Badung Umumkan Penetapan Bupati-Wakil Bupati Terpilih
MANGUPURA, NusaBali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengumumkan penetapan I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta (Adicipta) sebagai Bupati-Wakil Bupati Badung terpilih untuk periode 2025-2030.
Penetapan ini diumumkan saat rapat paripurna intern di Ruang Rapat Gosana II, Gedung DPRD Badung, Rabu (15/1). Pada rapat paripurna intern DPRD Badung kemarin juga mengumumkan pemberhentian pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung periode sebelumnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III Made Sunarta. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Dalam rapat tersebut, surat keputusan terkait pemberhentian dan pengumuman pasangan terpilih dibacakan oleh Plt Sekretaris DPRD Badung I Nyoman Sujendra.
Anom Gumanti menjelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemenang Pilkada harus diumumkan dalam rapat paripurna. “Sesuai bunyi pasal keputusan MK, jadi hari ini (kemarin) kami menggelar dua agenda. Pertama, pengumuman berakhirnya masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Kedua, pengumuman hasil penetapan KPU terkait pemenang Pilkada 2024, yaitu Bapak Wayan Adi Arnawa dan pasangannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030,” ujarnya. Politisi PDIP asal Kuta ini melanjutkan, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, DPRD Badung akan menggelar sidang paripurna istimewa sebagai bagian dari rangkaian acara resmi pemerintah daerah. Namun, terkait waktu pelantikan, pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. “Informasi awal dari KPU menyebut pelantikan akan berlangsung pada 10 Februari 2025, meski ada kemungkinan perubahan jadwal. Kami masih menunggu pemberitahuan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Terkait kemungkinan kekosongan jabatan selama masa transisi hingga pelantikan, Anom Gumanti menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Dalam Negeri. “Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati bukan menjadi domain kami, melainkan keputusan pemerintah pusat,” kata Anom Gumanti.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Badung menyatakan komitmennya untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait pelaksanaan sidang paripurna istimewa setelah pelantikan. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif akan terus dilakukan demi kelancaran proses pemerintahan mendatang. @ ind
1
Komentar