Bali Tak Ingin Kecolongan PMK

SINGARAJA, NusaBali

Pasca peluncuran vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak tahun 2025 yang ditandai dengan penyuntikan vaksin PMK pada sapi di Sentra Pembibitan Ternak Sapi Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung, Rabu (15/1), kabupaten/kota di Bali langsung tancap gas lakukan vaksinasi PMK di wilayahnya. Hal ini sebagai upaya untuk antisipasi masuknya virus PMK yang saat ini kembali merebak di sejumlah daerah di luar Bali. Bali juga berharap vaksinasi PMK ini bisa mempertahankan status nol kasus (zero case) yang masih disandang Bali saat ini.

Dinas Pertanian Buleleng untuk tahap awal lakukan vaksinasi pada hewan ternak sapi yang difokuskan di dua desa, yakni Desa Lokapaksa di Kecamatan Seririt dan Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak. Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Gede Melandrat dihubungi, Kamis (16/1) mengatakan seluruh dokter hewan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sudah bergerak di wilayah kerjanya. Mereka kembali mensosialisasikan terkait penyakit PMK yang kasusnya mulai bermunculan di luar Bali. Petani peternak diimbau untuk memantau kesehatan hewan dan kebersihan kandang.

“Dari kemarin pergerakan kami sudah mulai untuk melakukan vaksin. Tapi karena belum ada kasus positif, vaksinnya kami sebar di masing-masing Puskeswan. Buleleng mendapatkan jatah vaksin PMK 3.125 dosis,” ucap Melandrat. Mengingat jumlah vaksin masih terbatas jika dibandingkan populasi sapi di Buleleng yang menyentuh angka 70.506 ekor, maka diterapkan sistem prioritas. Vaksinasi PMK pada sapi diprioritaskan di Desa Lokapaksa wilayah Kecamatan Seririt dan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak. Dua desa ini memiliki populasi sapi cukup banyak jika dibandingkan desa lainnya di Buleleng. Dua desa ini juga memiliki riwayat kasus PMK pertama dan terbanyak di Buleleng pada tahun 2020 lalu.

“Pemantauan terus dilakukan, ada memang sapi di Lokapaksa yang dilaporkan sakit, tetapi setelah dicek lab hasilnya negatif. Sekarang tinggal menunggu hasil lab sapi di Pejarakan, mudah-mudahan hasilnya negatif juga. Saya pikir PMK belum menyebar di Buleleng,” ucap Melandrat. Meski belum ada indikasi penyebaran, Distan Buleleng melakukan pengawasan lebih di dua desa ini. Selain populasi yang tinggi, juga ada aktivitas pemotongan sapi liar. Menurutnya aktivitas pemotongan ternak tidak berizin ini sangat berisiko dan melanggar undang-undang. Sapi yang hendak disembelih untuk daging konsumsi wajib dilakukan di Rumah Pemotongan hewan (RPH) yang telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satunya didampingi dokter hewan.

“Di Buleleng hanya punya satu RPH di Panji Anom yang seharinya memotong 15-17 ekor sapi. Kalau di luar itu, apalagi tidak berizin, kami tidak memiliki kemampuan apalagi menugaskan dokter hewan melakukan pendampingan itu tidak boleh,” tegas pejabat asal Desa/Kelurahan Kubutambahan ini. Sementara itu, selain sosialisasi dan vaksinasi, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di kandang sapi. Melandrat menyebut salah satu cara paling ampuh untuk menekan virus PMK ini dengan menjaga tingkat keasaman kandang dan hewan ternak. Distan Buleleng sudah menyiapkan cairan eco enzym, untuk disinfektan sekaligus penyemprotan ke badan ternak.

Terpisah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mendapat alokasi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 1.700 dosis. Alokasi vaksin dilakukan untuk mencegah virus PMK menyerang ke Tabanan seiring merebaknya kasus di Pulau Jawa. Jumlah vaksin 1.700 dosis ini bakal dialokasikan menyasar sapi di 10 kecamatan dan disebar ke tiga Puskeswan di Tabanan. Rinciannya Puskeswan I dijatah 700 dosis, Puskeswan II 500 dosis, dan Puskeswan III dijatah 500 dosis. 

Kepala Bidang Ternak dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, drh Gede Eka Parta Ariana menegaskan Tabanan telah mendapat jatah vaksin. Eksekusinya mulai dilakukan Senin (20/1) mendatang. "Sudah dialokasikan 1.700 dosis," ujarnya, Kamis kemarin. Menurutnya, 1.700 dosis vaksin tersebut direalisasikan khusus pada bulan Januari 2025. Sasarannya, yakni sapi baru dan sapi yang baru mendapat vaksinasi 6 bulan lalu. "Jadi nantinya per bulan kita lakukan evaluasi sehingga per bulan kalau kurang vaksin kembali kami amprah. Intinya kita tahun 2025 target vaksinasi mencapai 38.000 ekor sapi sesuai populasi," tegasnya.

Sejauh ini tegas dia, belum ditemukan adanya kasus PMK di Tabanan. Namun para peternak diminta untuk tetap waspada dan rutin melalukan bio security masing-masing. Dan apabila ditemukan adanya mengarah ke PMK peternak diharapkan segera melapor. "Sampai saat ini masih nihil," tegasnya. 

Bahkan sebagai antisipasi agar PMK tak menyerang di Tabanan, diakui Parta Ariana Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementrian Pertanian mengunjungi salah satu pengusaha pengiriman sapi PT Agro Satwa di Banjar Basang Be, Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti. Kunjungan itu mendorong pengusaha untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Sehingga dalam hal penanganan PMK tidak hanya pemerintah saja yang siaga, namun seluruh peternak ikut mengantisipasi. "Intinya kami di Tabanan siaga dalam penanganan PMK," tandasnya. 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada berharap Bali dapat ditetapkan menjadi zona hijau PMK. “Saya mohon kepada Pak Dirjen agar zona merah untuk Bali dapat dihilangkan menjadi zona hijau,” ungkapnya saat menghadiri peluncuran vaksinasi PMK di Sentra Pembibitan Ternak Sapi Sobangan, Mengwi, Badung, Rabu (15/1). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesigapan Pemerintah Pusat dalam mendukung penanganan kasus PMK di Bali melalui kegiatan vaksinasi PMK tahun 2025.

“Kemarin vaksin sudah datang, dan tadi pagi sudah kami bagikan,” ungkap Sunada. Melalui distribusi yang cepat, Sunada berharap ternak, khususnya sapi, dapat segera divaksinasi sehingga mencegah terjadinya kasus PMK di Bali. Dalam kesempatan sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi PMK di Provinsi Bali diharapkan dapat mendorong kekebalan komunal terhadap PMK serta mempertahankan zero case di Bali.

“Ke depan, jika itu terus dapat dipertahankan, Bali akan kami tetapkan sebagai daerah atau zona bebas PMK dengan vaksinasi. Selanjutnya, jika terus bertahan pada zero case, maka Bali bisa saja diangkat menjadi zona atau daerah bebas PMK tanpa vaksinasi,” jelasnya. Agung menjelaskan bahwa selain melalui vaksinasi, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari merebaknya kembali PMK di Bali, antara lain meningkatkan biosekuriti dan manajemen pemeliharaan, menghentikan penyebaran virus di sumbernya melalui pemotongan bersyarat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas ternak yang masuk ke Bali.

Diketahui, Kementerian Pertanian RI melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyerahkan 17 ribu dosis vaksin PMK dari target 170 ribu dosis yang akan diserahkan secara bertahap ke Provinsi Bali.  Peluncuran vaksinasi PMK tahun 2025 ditandai dengan penyuntikan vaksin PMK pada sapi di Sentra Pembibitan Ternak Sapi Sobangan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. 7 k23, des, adi