ASITA Bali Dorong Tata Kelola Pariwisata Diambil Alih Provinsi
DENPASAR, NusaBali.com - Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Putu Winastra mendorong agar tata kelola kepariwisataan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, alih-alih tetap di kabupaten/kota.
Winastra menilai, semangat ‘one island, one management’ yang digembar-gemborkan selama ini hanya sebatas jargon karena kenyataannya tidak seperti itu. Semangat Bali sebagai satu kesatuan ini harus terangkum dalam grand design pariwisata.
Grand design pariwisata Bali yang menata kepariwisataan dengan melihat Pulau Dewata sebagai satu kesatuan juga tidak berjalan. Hal ini diakibatkan dominasi kabupaten/kota dalam tata kelola kepariwisataan di wilayah masing-masing.
“Kami mendorong regulasi dan tata kelola kepariwisataan berada di provinsi, tidak di kabupaten/kota,” ujar Winastra di Denpasar ketika ditemui belum lama ini.
Pengelolaan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata global harus dilihat dari kacamata yang holistik. Tidak bisa hanya memikirkan dari kacamata untung rugi untuk kabupaten/kota tertentu saja.
“Grand design dari pariwisata itu bisa dipetakan di provinsi, sehingga one island one management ini bisa terealisasi dengan baik, karena selama ini kan jargon saja,” tegas Winastra yang juga pemilik Karang Bali Asli (KBA) Tur ini.
Langkah cepat dari gagasan ini dapat dilakukan dengan menjaga sinergi provinsi dan kabupaten/kota di lini regulasi. Produk hukum tentang kepariwisataan yang dikeluarkan kabupaten/kota harus sinkron dengan regulasi di level provinsi. *rat
Grand design pariwisata Bali yang menata kepariwisataan dengan melihat Pulau Dewata sebagai satu kesatuan juga tidak berjalan. Hal ini diakibatkan dominasi kabupaten/kota dalam tata kelola kepariwisataan di wilayah masing-masing.
“Kami mendorong regulasi dan tata kelola kepariwisataan berada di provinsi, tidak di kabupaten/kota,” ujar Winastra di Denpasar ketika ditemui belum lama ini.
Pengelolaan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata global harus dilihat dari kacamata yang holistik. Tidak bisa hanya memikirkan dari kacamata untung rugi untuk kabupaten/kota tertentu saja.
“Grand design dari pariwisata itu bisa dipetakan di provinsi, sehingga one island one management ini bisa terealisasi dengan baik, karena selama ini kan jargon saja,” tegas Winastra yang juga pemilik Karang Bali Asli (KBA) Tur ini.
Langkah cepat dari gagasan ini dapat dilakukan dengan menjaga sinergi provinsi dan kabupaten/kota di lini regulasi. Produk hukum tentang kepariwisataan yang dikeluarkan kabupaten/kota harus sinkron dengan regulasi di level provinsi. *rat
Komentar