Menteri Perumahan Pantau Rumah Subsidi di Buleleng
Larang Pengembangan Perumahan Gunakan Lahan Produktif
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mewanti-wanti developer untuk memperhatikan kualitas bangunan dan juga lahan yang akan digunakan sebagai kawasan perumahan baru.
SINGARAJA, NusaBali
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Selasa (28/1). Dia dan rombongan mengunjungi salah satu pengembangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau perumahan subsidi, di Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
Kedatangannya yang didampingi sejumlah pejabat pusat, provinsi dan kabupaten mengecek dengan detail unit rumah subsidi yang sudah selesia di bangun. Menteri Maruarar juga sempat menyapa salah satu warga yang sudah menempati rumah subsidi itu. Dia juga sempat berkeliling berjalan kaki di kawasan perumahan yang sudah membangun seribu unit rumah itu. Seluruh elemen perumahan ditelisik satu per satu, mulai dari bangunan rumah, ketersediaan air dan penerangan, sanitasi, hingga tempat ibadah.
“Di Taman Wira, saya lihat di sana secara umum oke. Ada masukan dari masyarakat yang perlu akses biar tidak banjir, dan penerangan. Yang saya lihat positif ada rumah ibadah pura dan masjid. Airnya oke. Ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Yang belum baik tinggal perbaiki,” ucap Maruarar.
Menurutnya, untuk program perumahan subsidi ini, pemerintah pusat sedang mencari formula baru. Selama ini program rumah subsidi 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Pusat sedang mengupayakan pola lain, dengan anggaran yang sama, penerima manfaat jumlahnya bisa meningkat.
“Dengan format yang baru, mudah-mudahan lebih banyak yang mengakses. Pesan bapak presiden, harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai menengah kaya yang dapat. Perbankan harus perhatikan, BP Tapera juga. Jangan sampai orang yang sudah punya, dapat lagi,” imbuh dia.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mewanti-wanti developer untuk memperhatikan kualitas bangunan dan juga lahan yang akan digunakan sebagai kawasan perumahan baru. Dia pun melarang keras developer menggunakan lahan pertanian yang masih produktif. Hal ini berkaitan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kader Partai Gerindra ini pun meminta kepada Gubernur dan Bupati agar mengeluarkan kebijakan hal tersebut.
“Jangan sampai menyelesaikan masalah satu, muncul masalah lain. Jangan lahan pertanian, sawah produktif digunakan untuk perumahan. Kita mau bangun rumah untuk rakyat, iya. Tapi kita juga mau ketahanan pangan. Kita juga mau swasembada pangan, swasembada energi,” tegas Maruarar.
Program rumah subsidi yang berjalan secara nasional, menurutnya tidak bisa diseragamkan antara daerah satu dengan lainnya. Hal tersebut karena kondisi masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti Papua dan Bali yang nilai jual tanah cukup mahal, sehingga pengembangan rumah subsidi agak sulit. Kondisi ini menurutnya bisa diatasi dengan pengajuan proposal khusus ke kementerian sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah khusus. Termasuk inovasi untuk membuat rumah untuk seniman Bali yang selama ini menjaga kultur dengan sangat kuat.
Sementara itu untuk program 3 juta rumah bersubsidi untuk MBR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dipaparkan data per 20 Oktober 2024 hingga per 20 Januari 2025 sudah mencapai 70.730 unit. Sebanyak 36.057 unit disalurkan Tapera senilai Rp 4,54 triliun dan 34.673 unit dengan pendanaan Rp 4,37 triliun disalurkan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.7 k23
Komentar