SBY Perintahkan Kader Bantu Jokowi
SBY mengajak seluruh kader Demokrat di eksekutif dan legislatif untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya.
CIKEAS, NusaBali
Pada hari ulang tahun ke–16 Partai Demokrat, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, memberi arahan khusus kepada para kader. SBY mendorong kader Demokrat di mana pun untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo–Wakil Presiden Jusuf Kalla.
SBY awalnya menyinggung soal sejarah bangsa dan kondisi negara saat ini. Ada beberapa hal di masa lalu yang disorotinya, dari korupsi, aparat militer partisan, pembangunan ekonomi, hingga hak masyarakat bersuara di publik. SBY ingin pemerintah menghilangkan semua hal tersebut yang diibaratkannya sebagai penyakit bangsa. Namun dia sadar pemerintah tak dapat bekerja sendiri.
“Karenanya, melalui mimbar ini, saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya,” ucap SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).
SBY ingin semua kader Demokrat memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Bagi semua kader Demokrat, baik di eksekutif maupun legislatif, SBY menginginkan kerja nyata membangun negara. “Partai Demokrat tidak hanya ingin jadi partai pengkritik atau menyalahkan pemerintah. Demi rakyat yang sama-sama kita cintai, mari kita ingin berbuat untuk kita semua,” tegas SBY.
“Saya ulangi lagi, arahan ajakan kepada kader Demokrat di seluruh Tanah Air untuk bekerja keras sesuai dengan posisi dan jabatannya,” tandas SBY seperti dilansir detikcom. SBY juga meminta kader Demokrat yang menempati jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati, walikota melakukan tindakan nyata di daerah masing-masing.
Tindakan nyata itu untuk mengatasi lima permasalahan yang terjadi saat ini. Lima masalah yang dianggap SBY masih terlihat adalah masalah lapangan kerja, daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok, hambatan pemberantasan korupsi, kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak sejahtera, dan penegakan hukum yang dinilainya masih tebang pilih.
Dia juga mengajak kader Demokrat yang menjabat sebagai anggota legisatif untuk melakukan pengawasan yang kritis terhadap pemerintah. Sehingga kinerja pemerintah semakin meningkat. “Kalau ini bisa diwujudkan, saudara-saudara kita rakyat Indonesia-lah yang senang,” ujar SBY.
“Kepada para pemimpin dan pengurus jajaran Partai Demokrat seluruh Indonesia, marilah terus kita tingkatkan baik berupa pemikiran maupun tindakan nyata, semua upaya untuk membantu rakyat dan mengawal pemerintah,” tambah SBY seperti dilansir kompas.com.
Apakah instruksi SBY tersbeut sebagai sinyal siap bergabung ke koalisi pemerintah? “Mendukung pemerintah itu adalah hasil Kongres IV Demokrat di Surabaya 2015, bahwa sikap Demokrat lima tahun ke depan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ini dengan baik,” kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan menjawab teka-teki itu di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin.
Demokrat akan bersikap adil kepada pemerintah Jokowi. Mana yang harus dipuji akan dipuji, yang jelek pasti disoroti. “Yang baik kita dukung, tetapi sebagai partai politik, PD juga mengkritisi sesuatu yang belum baik agar lebih baik ke depan, gitu,” tegas Hinca.
Pernyataan SBY yang menginstruksikan kadernya membantu pemerintah, menurut Wasekjen DPP Demokrat Putu Supadma Rudana, adalah instruksi untuk kader Demokrat supaya lebih total hadir di tengah rakyat. Menurutnya, instruksi SBY di HUT ke–16 Demokrat dan HUT ke–68 Susilo Bambang Yudhoyono, itu tidak serta merta adalah merapatnya SBY membawa gerbong Demokrat ke koalisi pemerintah.
Supadma Rudana dihubungi NusaBali, Sabtu (9/9) sore, mengatakan instruksi tersebut sesuai dengan tagline Demokrat, ‘Peduli dan Memberi Solusi’. Ada rasa dan sikap prihatin seorang SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini.
Anggota Komisi III DPR RI membidangi Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, ini menegaskan SBY instruksikan kader total bersama rakyat karena melihat kondisi saat ini. Mulai kondisi ekonomi lesu dengan daya beli rakyat makin lemah untuk menjangkau harga bahan pokok. Lapangan pekerjaan yang juga masih sulit sehingga pengangguran secara nasional angkanya masih tinggi. Pemberantasan korupsi yang mulai dilawan dengan adanya pelemahan KPK. Padahal era SBY, pemberantasan korupsi begitu gencar tanpa tebang pilih. “Instruksi SBY ini ya arahnya untuk memberikan solusi kepada pemerintah untuk permasalahan bangsa yang saya sebutkan tadi. Mulai ekonomi lemah, pengangguran banyak, KPK dilemahkan sehingga pemberantasan korupsi terhambat. Sesuai dengan tagline ‘Demokrat Peduli dan Beri Solusi’. Jangan biarkan pemerintah sendirian menghadapi persoalan ini,” tutur politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini.
Menurut Supadma Rudana, pernyataan SBY tidak serta merta memberikan sinyal bahwa Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. “Ini sebuah renungan dan evaluasi dalam memaknai HUT ke–16 Demokrat. Partai Demokrat harus ambil bagian dan tidak boleh membiarkan kondisi sulit yang dihadapi pemerintah sekarang. Demokrat justru ingin berperan di sini membawa kesejahteraan buat rakyat,” tegas pria yang satu alumni dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Webster University Amerika Serikat, ini.
Apakah hubungan Istana dengan Demokrat menandakan akan hangat untuk kepentingan politik ke depan, termasuk koalisi Pilpres 2019? Supadma Rudana melihat semuanya bisa terjadi dalam hitungan hari, menit, bahkan detik. Sebab Demokrat selalu bersikap komunikatif dan dinamis dalam menyikapi peta dan isu politik nasional. “Terlalu dini menerka koalisi Pilpres 2019. Saya lihat sejak SBY diundang Jokowi ke Istana dalam HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2017 lalu, komunikasi SBY-Jokowi sangat bagus untuk bangsa ini,” ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.
Ketika ditanya pernyataan dan instruksi SBY juga akan mengalir ke daerah seperti Koalisi Pilgub Bali 2018, Supadma Rudana mengatakan bisa saja terjadi. “Artinya kalau berlanjut ke jenjang koalisi di event pemilu di daerah bisa terjadi, tergantung komunikasi teman-teman di daerah baik kader PDIP dan Demokrat. Terutama menyikapi peristiwa nasional ini,” kata Supadma Rudana. *nat
SBY awalnya menyinggung soal sejarah bangsa dan kondisi negara saat ini. Ada beberapa hal di masa lalu yang disorotinya, dari korupsi, aparat militer partisan, pembangunan ekonomi, hingga hak masyarakat bersuara di publik. SBY ingin pemerintah menghilangkan semua hal tersebut yang diibaratkannya sebagai penyakit bangsa. Namun dia sadar pemerintah tak dapat bekerja sendiri.
“Karenanya, melalui mimbar ini, saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya,” ucap SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).
SBY ingin semua kader Demokrat memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Bagi semua kader Demokrat, baik di eksekutif maupun legislatif, SBY menginginkan kerja nyata membangun negara. “Partai Demokrat tidak hanya ingin jadi partai pengkritik atau menyalahkan pemerintah. Demi rakyat yang sama-sama kita cintai, mari kita ingin berbuat untuk kita semua,” tegas SBY.
“Saya ulangi lagi, arahan ajakan kepada kader Demokrat di seluruh Tanah Air untuk bekerja keras sesuai dengan posisi dan jabatannya,” tandas SBY seperti dilansir detikcom. SBY juga meminta kader Demokrat yang menempati jabatan di pemerintahan seperti gubernur, bupati, walikota melakukan tindakan nyata di daerah masing-masing.
Tindakan nyata itu untuk mengatasi lima permasalahan yang terjadi saat ini. Lima masalah yang dianggap SBY masih terlihat adalah masalah lapangan kerja, daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok, hambatan pemberantasan korupsi, kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak sejahtera, dan penegakan hukum yang dinilainya masih tebang pilih.
Dia juga mengajak kader Demokrat yang menjabat sebagai anggota legisatif untuk melakukan pengawasan yang kritis terhadap pemerintah. Sehingga kinerja pemerintah semakin meningkat. “Kalau ini bisa diwujudkan, saudara-saudara kita rakyat Indonesia-lah yang senang,” ujar SBY.
“Kepada para pemimpin dan pengurus jajaran Partai Demokrat seluruh Indonesia, marilah terus kita tingkatkan baik berupa pemikiran maupun tindakan nyata, semua upaya untuk membantu rakyat dan mengawal pemerintah,” tambah SBY seperti dilansir kompas.com.
Apakah instruksi SBY tersbeut sebagai sinyal siap bergabung ke koalisi pemerintah? “Mendukung pemerintah itu adalah hasil Kongres IV Demokrat di Surabaya 2015, bahwa sikap Demokrat lima tahun ke depan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ini dengan baik,” kata Sekjen PD Hinca Pandjaitan menjawab teka-teki itu di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin.
Demokrat akan bersikap adil kepada pemerintah Jokowi. Mana yang harus dipuji akan dipuji, yang jelek pasti disoroti. “Yang baik kita dukung, tetapi sebagai partai politik, PD juga mengkritisi sesuatu yang belum baik agar lebih baik ke depan, gitu,” tegas Hinca.
Pernyataan SBY yang menginstruksikan kadernya membantu pemerintah, menurut Wasekjen DPP Demokrat Putu Supadma Rudana, adalah instruksi untuk kader Demokrat supaya lebih total hadir di tengah rakyat. Menurutnya, instruksi SBY di HUT ke–16 Demokrat dan HUT ke–68 Susilo Bambang Yudhoyono, itu tidak serta merta adalah merapatnya SBY membawa gerbong Demokrat ke koalisi pemerintah.
Supadma Rudana dihubungi NusaBali, Sabtu (9/9) sore, mengatakan instruksi tersebut sesuai dengan tagline Demokrat, ‘Peduli dan Memberi Solusi’. Ada rasa dan sikap prihatin seorang SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini.
Anggota Komisi III DPR RI membidangi Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, ini menegaskan SBY instruksikan kader total bersama rakyat karena melihat kondisi saat ini. Mulai kondisi ekonomi lesu dengan daya beli rakyat makin lemah untuk menjangkau harga bahan pokok. Lapangan pekerjaan yang juga masih sulit sehingga pengangguran secara nasional angkanya masih tinggi. Pemberantasan korupsi yang mulai dilawan dengan adanya pelemahan KPK. Padahal era SBY, pemberantasan korupsi begitu gencar tanpa tebang pilih. “Instruksi SBY ini ya arahnya untuk memberikan solusi kepada pemerintah untuk permasalahan bangsa yang saya sebutkan tadi. Mulai ekonomi lemah, pengangguran banyak, KPK dilemahkan sehingga pemberantasan korupsi terhambat. Sesuai dengan tagline ‘Demokrat Peduli dan Beri Solusi’. Jangan biarkan pemerintah sendirian menghadapi persoalan ini,” tutur politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini.
Menurut Supadma Rudana, pernyataan SBY tidak serta merta memberikan sinyal bahwa Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. “Ini sebuah renungan dan evaluasi dalam memaknai HUT ke–16 Demokrat. Partai Demokrat harus ambil bagian dan tidak boleh membiarkan kondisi sulit yang dihadapi pemerintah sekarang. Demokrat justru ingin berperan di sini membawa kesejahteraan buat rakyat,” tegas pria yang satu alumni dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Webster University Amerika Serikat, ini.
Apakah hubungan Istana dengan Demokrat menandakan akan hangat untuk kepentingan politik ke depan, termasuk koalisi Pilpres 2019? Supadma Rudana melihat semuanya bisa terjadi dalam hitungan hari, menit, bahkan detik. Sebab Demokrat selalu bersikap komunikatif dan dinamis dalam menyikapi peta dan isu politik nasional. “Terlalu dini menerka koalisi Pilpres 2019. Saya lihat sejak SBY diundang Jokowi ke Istana dalam HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2017 lalu, komunikasi SBY-Jokowi sangat bagus untuk bangsa ini,” ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.
Ketika ditanya pernyataan dan instruksi SBY juga akan mengalir ke daerah seperti Koalisi Pilgub Bali 2018, Supadma Rudana mengatakan bisa saja terjadi. “Artinya kalau berlanjut ke jenjang koalisi di event pemilu di daerah bisa terjadi, tergantung komunikasi teman-teman di daerah baik kader PDIP dan Demokrat. Terutama menyikapi peristiwa nasional ini,” kata Supadma Rudana. *nat
1
Komentar