Rumah Bersubsidi Dinilai Tak Tepat Sasaran
Pemkab Tak Punya Kewenangan Lakukan Pengawasan
SINGARAJA, NusaBali
Ribuan rumah bersubsidi dengan harga miring, terlihat banyak dibangun di beberapa dearah di Buleleng. Hanya saja rumah bersubsidi tersebut dinilai tidak tepat sasaran, karena banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan kredit tidak lolos verifikasi bank. Rumah bersubsidi tersebut malah banyak jatuh ke tangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Kekecewaan dari MBR pun sering terdengar ketika pengajuan kredit rumahnya tidak disetujui oleh pihak bank. Bahkan pengaju dituntut untuk memiliki penghasilan tambahan, sebagai jaminan kredit. Secara umum rumah bersubsidi di Buleleng yang dikembangkan di beberapa daerah seperti di Kecamatan Seririt, Sukasada, Gerokgak itu dengan luas tanah berkisar 0,76-0,80 are itu bertipe 21, semi finishing, dengan harga Rp 141 juta.
Seperti yang dialami oleh Putu Arini, 25, warga Desa Pemaron, Kecamatan, Buleleng. ia yang hanya berpenghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 juta bermaksud ingin mencicil rumah bersubsidi bersama keluarga kecilnya. Namun di tengah jalan tidak disetujui bank karena penghasilannya disebut tidak mencukupi persyaratan minimal.
“Awalnya senang ada liat iklan rumah subsidi dengan uang muka Rp 10 jutaan dan cicilan di bawah satu juta, artinya terjangkaulah dengan penghasilan kita yang kecil, tetapi ternyata tidak semudah itu mendapat kredit dari bank, banyak juga teman-teman saya yang mengalami hal yang sama,” kata dia.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Nyoman Surratini mengaku program rumah subsidi dari pemerintah pusat tersebut langsung ke pengembang dan bank. Sehingga pihaknya tidak mengetahui secara persis berapa jumlah pasti rumah subsidi yang dibangun di Buleleng.
Terkait dengan isu program rumah subsidi tidak tepat sasaran, Surratini tidak berani memastikan. Hanya saja sepintas pihaknya pernah mendengar hal tersebut karena ada perubahan persyaratan dari bank. “Sepintas saya dengar pengembang juga mengeluh karena ada perubahan persyaratan dari pihak bank. Sementara kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasannya yang langsung di pemerintah pusat,” kata dia.
Sementara khusus Buleleng saat ini pihaknya hanya berkonsentrasi pada satu program Rumah Tidak layah Huni (RTLH). Bahkan tahun ini ada 600 unit lebih RTLH yang menjadi target perehaban dengan anggaran Rp 7,5 juta – Rp 15 juta per unitnya. *k23
Ribuan rumah bersubsidi dengan harga miring, terlihat banyak dibangun di beberapa dearah di Buleleng. Hanya saja rumah bersubsidi tersebut dinilai tidak tepat sasaran, karena banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan kredit tidak lolos verifikasi bank. Rumah bersubsidi tersebut malah banyak jatuh ke tangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Kekecewaan dari MBR pun sering terdengar ketika pengajuan kredit rumahnya tidak disetujui oleh pihak bank. Bahkan pengaju dituntut untuk memiliki penghasilan tambahan, sebagai jaminan kredit. Secara umum rumah bersubsidi di Buleleng yang dikembangkan di beberapa daerah seperti di Kecamatan Seririt, Sukasada, Gerokgak itu dengan luas tanah berkisar 0,76-0,80 are itu bertipe 21, semi finishing, dengan harga Rp 141 juta.
Seperti yang dialami oleh Putu Arini, 25, warga Desa Pemaron, Kecamatan, Buleleng. ia yang hanya berpenghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 juta bermaksud ingin mencicil rumah bersubsidi bersama keluarga kecilnya. Namun di tengah jalan tidak disetujui bank karena penghasilannya disebut tidak mencukupi persyaratan minimal.
“Awalnya senang ada liat iklan rumah subsidi dengan uang muka Rp 10 jutaan dan cicilan di bawah satu juta, artinya terjangkaulah dengan penghasilan kita yang kecil, tetapi ternyata tidak semudah itu mendapat kredit dari bank, banyak juga teman-teman saya yang mengalami hal yang sama,” kata dia.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Nyoman Surratini mengaku program rumah subsidi dari pemerintah pusat tersebut langsung ke pengembang dan bank. Sehingga pihaknya tidak mengetahui secara persis berapa jumlah pasti rumah subsidi yang dibangun di Buleleng.
Terkait dengan isu program rumah subsidi tidak tepat sasaran, Surratini tidak berani memastikan. Hanya saja sepintas pihaknya pernah mendengar hal tersebut karena ada perubahan persyaratan dari bank. “Sepintas saya dengar pengembang juga mengeluh karena ada perubahan persyaratan dari pihak bank. Sementara kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasannya yang langsung di pemerintah pusat,” kata dia.
Sementara khusus Buleleng saat ini pihaknya hanya berkonsentrasi pada satu program Rumah Tidak layah Huni (RTLH). Bahkan tahun ini ada 600 unit lebih RTLH yang menjadi target perehaban dengan anggaran Rp 7,5 juta – Rp 15 juta per unitnya. *k23
Komentar