Peluang Calon Jalur Perseorangan Tarung Pilgub Makin Berat
Peluang pasangan calon perseorangan untuk maju melalui jalur Independen di Pilgub Bali 2018, semakin tipis.
Penyerahan Dukungan KTP Mepet
DENPASAR, NusaBali
Selain dibebani syarat minimal dukungan 257.131 KTP terverifikasi (valid), waktu penyerahan dukungan KTP ke KPU Bali juga mepet, tinggal 2 bulan lagi.
Berdasarkan jadwal tahaapan Pilgub Bali 2018 yang dikeluarkan KPU, penyerahan syarat dukungan KTP pasangan calon perseorangan sudah harus dilakukan 22-26 November 2017 mendatang. Selanjutnya, akan dilakukan penelitian jumlah dukungan dan sebaran dukungan KTP pasangan calon perseorangan (22-28 November 2017), lalu penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda pasangan calon perseorangan (25 November-5 Desember 2017).
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr I Nyoman Subanda MSi, mengatakan syarat dukungan KTP terverifikasi dan mepetnya waktu ini membuat kandidat calon perseorangan sangat berat untuk tembus persyaratan maju tarung ke Pilgub Bali, 27 Juli 2018 mendatang. Menurut Subanda, syarat minimal setor 257.131 KTP dukungan terverifikasi ini harus ditembus dengan kerja sangat keras.
”Dengan sissa waktu yang mepet tinggal 2 bulan lagi, saya prediksi sangat berat bagi calon perseorangan untuk bisa memenuhi 257.131 KTP terverifikasi,” jelas tokoh akademis asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng ini kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (15/9).
Subanda mengingatkan, calon perseorangan mendapat tantangan luar biasa beratnya untuk bisa tarung ke Pilgub 2018. Ini mirip dengan Pilkada Buleleng 2017, ketika pasangan calon perseorangan, Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya) nyaris terpental, sebelum akhirnya selamat berkat sokongan Golkar-Demokrat-PKS.
“Kasus di Pilkada Buleleng 2017, memang KTP yang terkumpul melebihi angka minimal. Tapi, tidak ada kesungguhan mengumpulkan KTP dari pemilik KTP. Ada KTP yang tidak diketahui asal muasalnya. Ada proses peminjaman KTP saja, di mana orangnya tidak tahu KTP-nya mau dipakai apa?” papar Subanda.
Kemudian, kata Subanda, ada penyerahan KTP karena dilatarbelakangi pragmatisme semata. Selanjutnya, ada penjegalan dari kelompok politik di wilayah tertentu. Perjaungan calion perseorangan di Pilgub Bali 2018 akan semakin berat, karena ada syarat KTB dukungan harus tersebar di minimal 5 kabupoaten/kota se-Bali.
“Saya tidak mengatakan calon perseorangan tidak ada di Pilgub Bali 2018. Tapi, melihat perolehan calon perseorangan dengan KTP yang mereka kumpulkan, peluangnya masih berat,” tegas Subanda.
Menurut Subanda, calon perseorangan bukan sekadar pengumpulkan KTP saja. Harusnya disiapkan juga kepastian asal muasal KTP tersebut. Harus dilakukan pengumpulan KTP yang riil, diserta pernyataan mendukung oleh pemiliknya. “Kalau dulu di Pilkada Buleleng 2017, kasusnya KTP asal comot saja,” katanya.
Sementara itu, hingga saat ini yang sudah terlihat bergerak kumpulkan dukungan KTP adalah Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Dia bergerak melalui Balai Rakyat Rai Mantra (Bara Rama) yang digerakkan NasDem. Selain Rai Mantra, yang juga nyata gerakannya menggalang dukungan KTP adalah mantan Kapoltabes Denpasar, Brigen Pol (Purn) Dewa Bagus Made Suharya.
Ketua DPW NasDem Bali, IB Oka Gunastawa mengatakan masih optimistis Rai Mantra bisa penuhu syarat minimal dukungan KTP untuk maju tarung melalui jalur Independen. “Relawan Bara Rama terus jalan dan masih bergerak kumpulkan dukungan KTP buat Rai Mantra. Memang jumlah minimal yang disyaratkan KPU bertambah. Tapi, bukan berarti peluang tertutup,” ujar Oka Gunastawa saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Menurut Oka Gunastawa, saat ini Bara Rama sudah kumpulkan 185.000 KTP dukungan buat Rai Mantra. Dan, akan ada tambahan 15.000 KTP dari kabupaten/kota dalam pekan ini. “Kita masih punya waktu 2 bulan untuk dimaksimalkan pengumpulan KTP,” katanya.
Sebaliknya, Dewa Suharya belum bisa dikonfirmasi NusaBali terkait perkembangan terakhir pengumpulan KTP-nya. Saat dihubungi per telepon, Jumat kemarin, ponselnya bernada mailbox. Namun sebelumnya, Dewa Suharya klaim sudah kumpulkan 300.000 KTP dukungan. Selain itu, Dewa Suharya juga galang komunikasi dengan se-jumlah parpol. *nat
DENPASAR, NusaBali
Selain dibebani syarat minimal dukungan 257.131 KTP terverifikasi (valid), waktu penyerahan dukungan KTP ke KPU Bali juga mepet, tinggal 2 bulan lagi.
Berdasarkan jadwal tahaapan Pilgub Bali 2018 yang dikeluarkan KPU, penyerahan syarat dukungan KTP pasangan calon perseorangan sudah harus dilakukan 22-26 November 2017 mendatang. Selanjutnya, akan dilakukan penelitian jumlah dukungan dan sebaran dukungan KTP pasangan calon perseorangan (22-28 November 2017), lalu penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda pasangan calon perseorangan (25 November-5 Desember 2017).
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr I Nyoman Subanda MSi, mengatakan syarat dukungan KTP terverifikasi dan mepetnya waktu ini membuat kandidat calon perseorangan sangat berat untuk tembus persyaratan maju tarung ke Pilgub Bali, 27 Juli 2018 mendatang. Menurut Subanda, syarat minimal setor 257.131 KTP dukungan terverifikasi ini harus ditembus dengan kerja sangat keras.
”Dengan sissa waktu yang mepet tinggal 2 bulan lagi, saya prediksi sangat berat bagi calon perseorangan untuk bisa memenuhi 257.131 KTP terverifikasi,” jelas tokoh akademis asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng ini kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (15/9).
Subanda mengingatkan, calon perseorangan mendapat tantangan luar biasa beratnya untuk bisa tarung ke Pilgub 2018. Ini mirip dengan Pilkada Buleleng 2017, ketika pasangan calon perseorangan, Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya) nyaris terpental, sebelum akhirnya selamat berkat sokongan Golkar-Demokrat-PKS.
“Kasus di Pilkada Buleleng 2017, memang KTP yang terkumpul melebihi angka minimal. Tapi, tidak ada kesungguhan mengumpulkan KTP dari pemilik KTP. Ada KTP yang tidak diketahui asal muasalnya. Ada proses peminjaman KTP saja, di mana orangnya tidak tahu KTP-nya mau dipakai apa?” papar Subanda.
Kemudian, kata Subanda, ada penyerahan KTP karena dilatarbelakangi pragmatisme semata. Selanjutnya, ada penjegalan dari kelompok politik di wilayah tertentu. Perjaungan calion perseorangan di Pilgub Bali 2018 akan semakin berat, karena ada syarat KTB dukungan harus tersebar di minimal 5 kabupoaten/kota se-Bali.
“Saya tidak mengatakan calon perseorangan tidak ada di Pilgub Bali 2018. Tapi, melihat perolehan calon perseorangan dengan KTP yang mereka kumpulkan, peluangnya masih berat,” tegas Subanda.
Menurut Subanda, calon perseorangan bukan sekadar pengumpulkan KTP saja. Harusnya disiapkan juga kepastian asal muasal KTP tersebut. Harus dilakukan pengumpulan KTP yang riil, diserta pernyataan mendukung oleh pemiliknya. “Kalau dulu di Pilkada Buleleng 2017, kasusnya KTP asal comot saja,” katanya.
Sementara itu, hingga saat ini yang sudah terlihat bergerak kumpulkan dukungan KTP adalah Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Dia bergerak melalui Balai Rakyat Rai Mantra (Bara Rama) yang digerakkan NasDem. Selain Rai Mantra, yang juga nyata gerakannya menggalang dukungan KTP adalah mantan Kapoltabes Denpasar, Brigen Pol (Purn) Dewa Bagus Made Suharya.
Ketua DPW NasDem Bali, IB Oka Gunastawa mengatakan masih optimistis Rai Mantra bisa penuhu syarat minimal dukungan KTP untuk maju tarung melalui jalur Independen. “Relawan Bara Rama terus jalan dan masih bergerak kumpulkan dukungan KTP buat Rai Mantra. Memang jumlah minimal yang disyaratkan KPU bertambah. Tapi, bukan berarti peluang tertutup,” ujar Oka Gunastawa saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Menurut Oka Gunastawa, saat ini Bara Rama sudah kumpulkan 185.000 KTP dukungan buat Rai Mantra. Dan, akan ada tambahan 15.000 KTP dari kabupaten/kota dalam pekan ini. “Kita masih punya waktu 2 bulan untuk dimaksimalkan pengumpulan KTP,” katanya.
Sebaliknya, Dewa Suharya belum bisa dikonfirmasi NusaBali terkait perkembangan terakhir pengumpulan KTP-nya. Saat dihubungi per telepon, Jumat kemarin, ponselnya bernada mailbox. Namun sebelumnya, Dewa Suharya klaim sudah kumpulkan 300.000 KTP dukungan. Selain itu, Dewa Suharya juga galang komunikasi dengan se-jumlah parpol. *nat
Komentar