Menkop Puspayoga Bekukan 62.000 Koperasi

GIANYAR, NusaBali

Saat dipercaya menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI oleh Presiden RI Joko Widodo, 27 Oktober 2014,  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendapati jumlah koperasi di Indonesia  mencapai 209.000. Dari jumlah itu, 62.000 koperasi terpaksa dibubarkan karena tidak berkualitas. 

 

‘’62.000 koperasi itu tidak saya berikan nomer induk. Sisanya kami bina dan sukses menjalankan usahanya dengan baik,’’ jelasnya saat peresmian Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Jalan Raya Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Sabtu (10/10).

Puspayoga menjelaskan, kementeriannya telah menerbitkan nomer induk untuk 147.000 koperasi karena terbukti memiliki kualitas baik. ‘’Ada koperasi tak berkualitas yang beroperasi saat Pilkada atau Pilpres. Ya.. kita  tak berikan nomor induk dan kita bekukan,’’ jelasnya.

Puspasyoga mengklaim, usaha produksi barang dan jasa koperasi di Indonesia tak berpengaruh terhadap pelemahan nilai rupiah yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Mantan Wagub Bali ini mencontoh di tengah pelemahan ekonomi global, dirinya malah meresmikan koperasi di Mojosari, Mojokerto, Jawa Tengah. Koperasi ini membangun pabrik asbes dengan biaya Rp 265 miliar di atas lahan seluas 6 hektare. Koperasi ini memenuhi kebutuhan produk asbes di Indonesia.

‘’Masyarakat jangan panic dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah paket kebijakan ekonomi dari jilid 1, 2 hingga  jilid 3,’’ jelasnya.

Guna menggeliatkan ekonomi nasional, jelas Puspayoga, kementeriannya memiliki tugas membangun koperasi berkualitas dan memberdayakan UMKM. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Langkah yang diambil Kementerian Koperasi dan UKM adalah penyiapan SDM, kualitas produk, akses pembiayaan.

Karena menurut menteri asal Puri Satria, Denpasar ini, semangat MEA sendiri adalah sinergitas bukan persaingan. Untuk itu dalam aspek pembiayaan perbankan diharapkan dapat memberikan pelayanan baik kepada koperasi dan UMKM. Bentuk kebijakan Kementerian Koperasi menurunkan suku bunga perbankan, seperti kredit usaha rakyat (KUR), yang dulunya 12 persen kini menjadi 9 persen. Kata dia, kebijakan ini sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian nasional yang tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi, namun pada pemerataan perekonomian secara menyeluruh.

Selanjutnya...