Keuangan Buleleng Dapat Predikat Terbaik
Piagam Opini WTP Diserahkan ke Bupati Agus Suradnyana
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng kembali membuktikan mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Buleleng kembali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Ini predikat WTP ketiga secara beruntun yang diperoleh Buleleng dari BPK sejak LKPD 2014.
Torehan prestasi kali ini menjadi spesial bagi Buleleng, karena piagam WTP diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Sopandi, ke Singaraja, Kamis (12/10) siang. Piagam WTP tersebut diterima oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Wabup Nyoman Sutjidra, dengan disaksikan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemkab Buleleng, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan Singaraja.
Seusai penyerahan piagam WTP, Dedi Sopandi menjelaskan semula pihaknya sempat merasa khawatir pengelolaan keuangan daerah seperti Buleleng tidak bisa meraih predikat WTP. Masalahnya, sistem keuangan di tahun 2016 sudah menganut sistem akrual, di mana pencatatan transaksi keuangan telah dimulai sejak timbulnya hak dan kewajiban.
“Tadinya kita sempat khawatir juga akan terjadi penurunan opini, karena pengelolaan keuangan berbasis akrual. Tapi, dengan berbagai pola dan strategi kerjasama yang baik, hampir semua daerah mampu melaksanakan dengan baik, termasuk Buleleng,” jelas Dedi Sopandi. “Ini sudah tahun ketiga Buleleng meraih opini WTP dan sistem keuangan berbasis akrual telah memasuki tahun kedua,” lanjutnya.
Disinggung terkait reward terhadap daerah yang meraih opini WTP dari BPK, menurut Dedi Sopandi, sudah sepantasnya reward tersebut diberikan bagi daerah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik. Pasalnya, reward akan semakin memacu kinerja keuangan dengan baik dan taat aturan yang ada.
“Ya, mudah-mudahan dapat reward, karena salah satu syarat mendapat reward itu adalah laporan keuangannya raih opini WTP. Kalau kami tidak bisa memastikan, karena kewenangan itu bukan di kami, melainkan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah,” tegas Dedi.
Sementara itu, Bupati Buleleng Agus Suradnyana kembali menegaskan daerahnya sudah tiga kali berturut-turut menerima opini WTP. Sebelumnya, Buleleng sudah meraih opini WTA dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2014 dam 2015. Dengan diraihnya WTP ketiga kalinya ini, Buleleng berpeluang besar untuk kembali menerima Penghargaan Dana Raksa dan juga Dana Insentif Daerah (DID), seperti tahun lalu.
“Hal ini tentu membanggakan bagi kita, karena sudah meraih opini WTP untuk ketiga kalinya. Mudah-mudahan, kita menerima Dana Insentif Daerah kembali,” jelas Bupati asal desa Bantuati, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan opini WTP ini. Sebab, bagaimana pun, opini WTA ini sangat diperlukan untuk menambah dana tambahan melalui reward yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. “Kita akan terus berupaya, berkinerja dan bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat di Buleleng,” tandas mantan Ketua Komisi III DPRD Bali tiga kali periode ini.
Sekadar dicatat, berkat penghargaan WTP yang merupakan terbaik keenam se-Indonesia, Kabupaten Buleleng berhak menerima reward berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 55 miliar tahun 2016 lalu. Buleleng sendiri awalnya sempat dapat opini disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD tahun anggaran 2011, 2012, dan 2014. Barulah dalam audit atas LKPD tahun anggaran 2014, Buleleng naik ke kasta tertinggi opini WTP. *k19
Torehan prestasi kali ini menjadi spesial bagi Buleleng, karena piagam WTP diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Bali, Dedi Sopandi, ke Singaraja, Kamis (12/10) siang. Piagam WTP tersebut diterima oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Wabup Nyoman Sutjidra, dengan disaksikan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemkab Buleleng, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan Singaraja.
Seusai penyerahan piagam WTP, Dedi Sopandi menjelaskan semula pihaknya sempat merasa khawatir pengelolaan keuangan daerah seperti Buleleng tidak bisa meraih predikat WTP. Masalahnya, sistem keuangan di tahun 2016 sudah menganut sistem akrual, di mana pencatatan transaksi keuangan telah dimulai sejak timbulnya hak dan kewajiban.
“Tadinya kita sempat khawatir juga akan terjadi penurunan opini, karena pengelolaan keuangan berbasis akrual. Tapi, dengan berbagai pola dan strategi kerjasama yang baik, hampir semua daerah mampu melaksanakan dengan baik, termasuk Buleleng,” jelas Dedi Sopandi. “Ini sudah tahun ketiga Buleleng meraih opini WTP dan sistem keuangan berbasis akrual telah memasuki tahun kedua,” lanjutnya.
Disinggung terkait reward terhadap daerah yang meraih opini WTP dari BPK, menurut Dedi Sopandi, sudah sepantasnya reward tersebut diberikan bagi daerah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik. Pasalnya, reward akan semakin memacu kinerja keuangan dengan baik dan taat aturan yang ada.
“Ya, mudah-mudahan dapat reward, karena salah satu syarat mendapat reward itu adalah laporan keuangannya raih opini WTP. Kalau kami tidak bisa memastikan, karena kewenangan itu bukan di kami, melainkan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah,” tegas Dedi.
Sementara itu, Bupati Buleleng Agus Suradnyana kembali menegaskan daerahnya sudah tiga kali berturut-turut menerima opini WTP. Sebelumnya, Buleleng sudah meraih opini WTA dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2014 dam 2015. Dengan diraihnya WTP ketiga kalinya ini, Buleleng berpeluang besar untuk kembali menerima Penghargaan Dana Raksa dan juga Dana Insentif Daerah (DID), seperti tahun lalu.
“Hal ini tentu membanggakan bagi kita, karena sudah meraih opini WTP untuk ketiga kalinya. Mudah-mudahan, kita menerima Dana Insentif Daerah kembali,” jelas Bupati asal desa Bantuati, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan opini WTP ini. Sebab, bagaimana pun, opini WTA ini sangat diperlukan untuk menambah dana tambahan melalui reward yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. “Kita akan terus berupaya, berkinerja dan bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat di Buleleng,” tandas mantan Ketua Komisi III DPRD Bali tiga kali periode ini.
Sekadar dicatat, berkat penghargaan WTP yang merupakan terbaik keenam se-Indonesia, Kabupaten Buleleng berhak menerima reward berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 55 miliar tahun 2016 lalu. Buleleng sendiri awalnya sempat dapat opini disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD tahun anggaran 2011, 2012, dan 2014. Barulah dalam audit atas LKPD tahun anggaran 2014, Buleleng naik ke kasta tertinggi opini WTP. *k19
Komentar