Redenominasi Rupiah: Bagaimana Cara Kerjanya?
Bank Indonesia baru-baru ini mengusulkan sebuah rancangan undang-undang yang mencakup redenominasi mata uang nasional Indonesia, Rupiah.
Hal ini akan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana cara kerja redenominasi dan apa implikasinya bagi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Para pelaku forex trading melalui broker seperti LCG akan sangat penasaran dengan efek ekonomi dari hal tersebut, jadi berikut adalah beberapa rinciannya.
Dua Fase
Proses redenominasi akan terdiri dari dua tahap, dan keseluruhan proses akan terjadi antara 1 Januari 2020 dan 31 Desember 2038. Tahap pertama akan melibatkan pencetakan mata uang dengan kata 'baru' di atasnya, sehingga orang tahu itu adalah uang baru yang pertama.
Uang tersebut akan menggantikan 'Rupiah Lama', yang dijadwalkan akan dihapus pada tanggal 31 Desember 2034. Setelah tahap pertama selesai, fase kedua akan dimulai, yang akan melibatkan pencetakan mata uang baru tanpa kata 'baru' di atasnya. Uang baru dengan kata 'baru' di atasnya kemudian akan dihapus pada tanggal 31 Desember 2038.
Individu dan Bisnis
Sebagai bagian dari undang-undang yang disusun oleh Bank Indonesia, pelaku usaha harus memastikan bahwa harga dari barang-barangnya menunjukkan harga pada mata uang lama maupun yang baru, mengingat kedua mata uang tersebut akan beredar (namun akan memiliki nilai yang berbeda).
Nilai uang harus tetap sama saat mengubah harga di antara keduanya, dan mereka yang tidak mengikuti peraturan baru bisa dikenakan denda dan hukuman penjara.
Kemungkinan Efek Ekonomi
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka yang berdagang dalam mata uang pasti sangat ingin melihat apakah hal ini akan berdampak pada nilai dari Rupiah. Mengingat tingkat perkenalan mata uang baru akan sangat lambat, kemungkinan efek ekonomi yang ditimbulkan pun akan relatif kecil.
Beberapa anggota parlemen percaya bahwa campur tangan dengan mata uang dapat menimbulkan risiko politik, terutama dengan mendekatnya masa pemilihan umum. Pada tahun 1965, redenominasi terbukti menjadi bencana, dan membuat ekonomi kacau balau. Hal ini akan sangat bergantung kepada mereka-mereka yang bertanggung jawab atas proses redenominasi ini untuk memastikan prosesnya lancar, dan untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat bahwa peristiwa 1965 tidak akan terulang lagi.
Hal ini masih harus diperhatikan kembali bagaimana proses redenominasi yang baru ini akan berjalan dalam eksekusinya, namun kemungkinan besar akan berjalan lancar jika dilaksanakan. Hal tersebut masih dalam tahap penyusunan, jadi masih akan memerlukan persetujuan sebelum diimplementasikan. Pada akhirnya, dampak ekonomi kemungkinan besar akan kecil, dengan catatan para administrator mempelajari poin-poin yang tepat dari krisis 1965. *
Komentar